Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melaporkan pimpinan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan 204 juta data pemilih yang bocor. Laporan itu telah diterima oleh DKPP.
"Sudah (diterima laporan)," kata Ketua DKPP Heddy Lugito kepada wartawan, Sabtu (9/12/2023).
Laporan itu saat ini memasuki tahapan verifikasi administrasi. Dalam tahapan ini, akan diperiksa syarat formil dan materil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021, Pasal 13 Ayat 1 dan 2. Sebagai berikut:
(1) Pengaduan dan/atau Laporan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan verifikasi administrasi oleh DKPP.
(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kelengkapan syarat Pengaduan dan/atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7.
Sebelumnya, KAMMI mengaku kecewa akan kinerja KPU. KAMMI menilai ada unsur kelalaian dan kegagalan dalam memitigasi kebocoran data.
"KPU sebagai pengendali server atau sistem jaringan bertanggungjawab penuh memberikan rasa aman bagi para pemilih. Apalagi sudah ada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi," kata Bendahara Umum PP KAMMI sekaligus Ketua Satgas Jaga Demokrasi Asnawir Nasution, dalam keterangannya Kamis (7/12/2023).
"Yang di dalamnya berisi segala upaya harus dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi," imbuh Asnawir.
Sementara itu rekannya, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PP KAMMI Rizki Agus Saputra, menilai KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena data-data yang diduga bocor berisi NIK, nomor Kartu Keluarga, nomor paspor dan identitas diri lainnya.
"KPU telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 15 dan 16 mengenai prinsip profesionalitas dan akuntabilitas berdasarkan Peraturan DKPP RI Nomor 2 tahun 2017. Sebagai lembaga negara, KPU seharusnya memiliki mekanisme atau uji coba sebelum tahapan pemilu ini terlaksana," tutur Rizki.