.webp)
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari buka suara terkait munculnya kembali kasus COVID-19 di Tanah Air, di tengah masa Pemilu. Hasyim mengatakan KPU RI sudah memiliki anggaran untuk pelaksanaan pemilu dalam situasi COVID.
"Setahu saya, di dalam anggaran penyelenggaraan pemilu itu ada anggaran untuk pemilu situasi COVID," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).
Hasyim mengatakan penggunaan anggaran itu bergantung pada keputusan pemerintah. Dia mengatakan anggaran itu akan digunakan saat pemerintah memutuskan Indonesia dalam kondisi darurat bencana non-alam atau darurat COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi penentuan situasi COVID atau tidak, atau istilahnya darurat bencana, istilah yang digunakan ya darurat bencana non-alam COVID kan yang punya kebijakan menentukan adalah pemerintah," kata Hasyim.
"Jadi, penggunaan anggaran itu digunakan atau tidak nanti tentu saja kami merujuk kepada keputusan yang dibuat oleh pemerintah," tambah dia.
Dia tak membeberkan jumlah anggaran tersebut. Dia mengatakan keputusan penggunaan anggaran untuk antisipasi COVID dalam masa Pemilu ditentukan oleh pemerintah bukan KPU.
"Sudah ada upaya, anggarannya ada kok, jadi jangan ngomong nggak ada upaya. Anggarannya ada, cuma digunakan atau tidak kan tergantung. Yang menentukan kebijakan ini darurat atau tidak kan bukan kewenangan KPU, kewenangannya pemerintah," jelas Hasyim.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyebut kasus COVID-19 di Indonesia naik 80 persen. Jumlah kumulatif kasus Corona mingguan mencapai 267 pasien di periode 28 November hingga 2 Desember 2023, meningkat dibandingkan sebelumnya yakni 30-40 kasus per minggu.
"Ada beberapa faktor penyebab kenaikan kasus COVID-19, pertama adanya peningkatan kewaspadaan gejala pneumonia seperti yang merebak di China, salah satu yang juga diperiksa jika ada keluhan batuk, pilek. Kan tes COVID-19, ini gejala awalnya sama, otomatis pasti terjadi peningkatan deteksi," tutur Kepala Biro Komunikasi Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi detikcom, Selasa (4/12).
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Meski demikian, peningkatan kasus ini disebut tak perlu dikhawatirkan. Sebab angka keparahan dan fatalitas cenderung rendah.
Namun sebagai bentuk kewaspadaan, warga diminta untuk menunda rencana ke luar negeri. Di samping itu, dia juga meminta masyarakat melakukan vaksinasi booster ke 3 dan 4 serta memakai masker.
Pemerintah saat ini telah mencabut status kegawatdaruratan COVID-19. Hanya saja mereka menegaskan kasusnya tetap ada dan tetap harus diwaspadai.
Sederet aturan juga mulai dilonggarkan dan warga diperbolehkan untuk tidak memakai masker di ruang terbuka. Terlepas dari hal tersebut, memakai masker tetap dianjurkan untuk mencegah penyakit, salah satunya infeksi COVID-19.
(mib/aud)
