.webp)
Politisi PDIP Guntur Romli menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, tak berkomentar banyak soal pernyataan Guntur.
"Ya saya sih kan siapa pun kan boleh berbicara ya kan. Ya saya sih tidak mau menanggapi hal-hal seperti itulah ya kan," kata Rosan saat menghadiri rapat dewan pengarah TKN di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (30/11/2023).
Rosan mendorong berbagai pihak menjalankan demokrasi secara edukatif. Serta selalu menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sampaikan ke masyarakat hal-hal yang baik, yang benar, yang ada faktanya. Dan kita kan demokrasi ini untuk mengedukasi para kaum muda, pemilih milenial, gen Z," kata dia.
"Demokrasi kita ini yang sehat, yang mendidik, yang mengajarkan bagaimana kita menjalankan dengan baik dan benar berdasarkan selalu fakta-fakta yang ada. Mungkin itu dulu jawaban saya," lanjut Rosan.
Baca juga: PSI: Stop Politik Spekulatif dan Konspiratif |
Guntur Romli sebelumnya menduga Jokowi-lah yang merupakan tim sukses Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai akhir-akhir ini jarang melihat Ketua TKN Prabowo-Gibran tampil di publik.
"Kita juga bertanya-tanya kemana Ketua TKN Prabowo-Gibran? Tidak pernah seperti Mas Arsjad Rasjid yang muncul dari TPN Ganjar dan Mahfud, tapi Ketua TKN Prabowo-Gibran seperti Gibran sendiri ketika diundang untuk dialog debat di kampus-kampus menghilang," kata Guntur saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di Youtube detikcom Rabu (29/11).
"Jangan-jangan mungkin benar seperti disampaikan oleh Ade, jangan-jangan ketua di tim pemenangan di situ adalah Pak Jokowi," imbuhnya.
Guntur menilai bila Jokowi jadi timses maka kegelisahan masyarakat soal Orde Baru terjadi. Dia juga menyebut akan terjadi penyalahgunaan wewenang.
"Dan kalau itu benar terjadi, maka soal kegelisahan yang muncul di masyarakat, soal penyalahgunaan wewenang soal ancaman yang terjadi di Orde Baru, kekuasaan terpusat pada presiden yang bisa mengatur segalanya, mengatur koalisi partai politik," ujarnya.
(fca/eva)
