.webp)
Mencuat data pemilih di KPU bocor dan viral di media sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Bareskrim Polri hingga KPU menyelidiki dugaan itu.
Kebocoran data ini awalnya diposting oleh salah satu akun di media sosial X yang membeberkan threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengetahui adanya informasi itu, berbagai institusi akhirnya turun tangan. Hingga kini belum dapat dipastikan kebenaran dari kebocoran data tersebut.
Bareskrim Selidiki
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menemukan dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bareskrim tengah menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menuturkan dugaan kebocoran data itu diketahui pihaknya dari hasil patroli siber.
"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," ujar Adi Vivid saat dimintai konfirmasi, Rabu (29/11).
Dia mengatakan saat ini Tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) tengah menyelidiki soal dugaan kebocoran itu. Selain itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPU.
"Saat ini Tim CSIRT sedang kordinasi Langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," kata Vivid.
Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..
