.webp)
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi terkait dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. Anies menyebut keamanan data pemilih harus dijaga dengan serius.
"Saya membaca berita itu tapi saya belum mendengar verifikasinya dan lain-lain, tapi kami merasa perlu yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara amat-amat serius, bukan saja pada aspek sistemnya tapi juga integritas operator yang melaksanakannya supaya keamanan data terjaga. Terkait dengan khusus KPU kita belum mendengar secara resminya, jadi kita tunggu pernyataan resminya," kata Anies dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies episode 3' di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).
Anies enggan berkomentar banyak terkait kabar data pemilih diduga bocor ini. Sebab, Anies tak mau menanggapi isu yang informasinya belum lengkap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti saya akan minta teman-teman seperti Pak Leon untuk membahas lebih jauh, kan hari ini baru pemberitaannya belum ada rilis resmi, jangan kita berkomentar untuk sesuatu yang kita belum ada informasi lengkap, dan saya dari dulu tidak pernah mau menceritakan yang belum tuntas dan berkomentar yang belum jelas," ucap Anies.
Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.
Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.
Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang, yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. Bareskrim juga menyatakan sedang menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut.
KPU Buka Suara
KPU kemudian menelusuri dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. KPU mengungkap data pemilih juga dimiliki oleh peserta pemilu dan pihak lainnya.
"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut (kebocoran data)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu (29/11).
Hasyim menuturkan data pemilih tak hanya dimiliki oleh KPU. Namun, kata dia, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu 2024 pun memiliki data yang sama.
"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk soft copy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelasnya.
"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT soft copy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambung dia.
Lihat juga Video: Sentilan Megawati soal Gaya Orde Baru Direspons Sejumlah Pihak
