.webp)
PKS menjanjikan Ibu Kota Negara (IKN) tetap di DKI Jakarta jika Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang Pilpres 2024. Janji PKS itu menuai ragam komentar dari berbagai pihak yang berkontestasi di Pilpres 2024.
Janji itu diungkapkan saat PKS menggelar rapimnas kampanye nasional 2024. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan Ibu Kota Negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.
"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang Ibu Kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya di Hotel Bumiwiyata, Depok, Minggu (26/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai Ibu Kota tidak perlu pindah ke Nusantara.
"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apapun. Dengan kalimat ini, artinya Ibu Kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," kata dia.
Dia mengatakan Ibu Kota tetap di Jakarta merupakan gagasan unggulan dari PKS. Dia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.
"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ucapnya.
Anies Singgung Pemerataan
Capres yang didukung PKS Anies Baswedan merespons janji PKS tak memindahkan Ibu Kota, dengan menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pemerataan pertumbuhan.
"Kami juga barang kali sampaikan bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," ujar Anies di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11). Dirinya ditanya wartawan terkait PKS yang berjanji akan tetap menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota bila menang pemilu.
Anies mengatakan menginginkan agar kesetaraan kesempatan muncul. Jangan sampai, kata dia, membangun di satu lokasi tapi muncul ketimpangan di tempat yang lain.
 Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023). Presiden Joko Widodo mengatakan nilai investasi di IKN telah mencapai Rp45 triliun dari dalam negeri. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A) |
Anies mengatakan menginginkan agar kesetaraan kesempatan muncul. Jangan sampai, kata dia, membangun di satu lokasi tapi muncul ketimpangan di tempat yang lain.
"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru," sebutnya.
Anies mengatakan bahwa hal tersebut yang merupakan programnya. Yaitu desa-desa dan kota kecil bisa maju.
"Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," tuturnya.
Cak Imin Bilang Otoritas Partai
Merespons janji PKS, cawapres yang diusung Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pendapat itu merupakan otoritas masing-masing partai.
"Ya itu otoritas partai masing-masing. Mari kita beri kesempatan semua berpikir. Tapi intinya dinamika biasa," ucap Cak Imin kepada wartawan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (27/11).
Ketua Umum PKB itu mengaku, partainya beda pendapat dengan PKS. Dia mengatakan undang-undang IKN harus dilaksanakan.
"PKB sampai hari ini masih ya, yakin bahwa undang-undang IKN itu harus dilaksanakan," pungkasnya.
Lihat Video: PKS Ingin Ibu Kota Tetap Jakarta, Begini Respons Ganjar
