.webp)
Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional Partai Persatuan Pembangun (PPP) menggelar #PPPchat dengan tema 'Penegakan Hukum di Tahun Politik' di Kantor DPP PPP pada Minggu (26/11). Kegiatan ini digelar untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Wakil Sekretaris Bappilu Nasional PPP Norman Zain atau yang akrab disapa Didik, mengatakan pemilu 2024 harus berjalan dengan baik, aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa politisasi SARA, dan politik uang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus benar-benar ditegakkan.
"Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu perlu disiapkan dengan matang. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam kepemiluan, juga diperlukan integritas untuk menyukseskan pemilu," jelas Didik dalam keterangan tertulis, Senin (27/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Didik, pemilu 2024 sangat kompleks dan punya tantangan tersendiri yang harus diselesaikan para pihak penyelenggara. Tidak terkecuali dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
"Penyelenggara maupun pengawas pemilu harus profesional dengan dikuatkan integritas. Kombinasi keduanya ini akan menghasilkan pemilu yang berkualitas, kredibel, dan bermartabat," tambahnya.
Selain itu jajaran kejaksaan dan kepolisian harus mampu menjaga netralitas pemilu supaya pemilu berjalan baik dan aman.
"Aparat penegak hukum harus menjaga netralitas, itu penting supaya pemilu bermartabat dan menghasilkan pemilu yang berkualitas," kata Didik.
Sementara itu, Ketua LABH DPP PPP Erfandi mengatakan jika penegakan hukum merupakan usaha untuk melaksanakan norma-norma yang telah disepakati dan ditetapkan.
"Karena tanpa pemilu yang bersih, jujur, bermartabat, dan adil, maka penegakan hukum akan terdistorsi dan semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia," terang Erfandi.
Pemilu sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan dalam suatu sistem demokrasi langsung, tentunya harus sesuai dengan prinsip dan konsep yang telah disepakati.
"Dalam hal ini sudah tentu rakyat Indonesia menghendaki adanya pemilu yang jujur dan adil, pergantian kekuasaan. Baik kekuasaan lembaga eksekutif maupun kekuasaan lembaga legislatif," pungkasnya.
Hadir sebagai pemateri pada kegiatan ini diantaranya, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso, Kepala Pusdak Fira Mubayyinah, dan moderator Hamam As'ary.
(ega/ega)
