.webp)
Titik terang mulai terlihat terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Diduga, pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso itu mengandung pelanggaran.
Dokumen diduga pakta integritas itu disebut-sebut ditemukan KPK saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Yan Piet. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman kemudian mempertanyakan temuan pakta integritas tersebut.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan urusan terkait pakta integritas itu merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ghufron mengatakan KPK hanya mengurus penyelidikan dan penyidikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sementara kalau ada dugaan-dugaan seperti yang Anda sampaikan tadi (pakta integritas) itu sebetulnya adalah wilayah dari Bawaslu dan DKPP untuk memastikan itu tidak terjadi. Jadi kami mohon maaf tidak bisa masuk," ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Rabu (22/11).
"Jadi sekali lagi KPK dalam proses penyelidikan, penyidikan mungkin menemukan dokumen-dokumen yang Anda sebutkan tadi," jawab Ghufron.
Dugaan Pelanggaran
Bawaslu merekomendasikan hasil pengawasan terkait pakta integritas Pj Bupati Sorong ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bawaslu mengungkap ada dugaan pelanggaran yang dilakukan Pj Bupati Sorong terkait pakta integritas memenangkan Ganjar Pranowo.
"Ada dugaan pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (24/11).
"Sudah masuk ke KASN, kan ASN dia. Rekomendasi. Kalau nggak salah ada dugaan. Makanya ke KASN. Kalau nggak terbukti, kan nggak masuk ke KASN," sambungnya.
 Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. (Biro Pers Setpres) |
Bagja mengatakan dari hasil temuan Bawaslu, terdapat beberapa penjabat yang juga diduga ikut melanggar. Bagja pun menyerahkan kasus tersebut ke KASN.
"Nanti kita lihat dululah. Kayaknya ada beberapa pj yang kena, satu-dua. Nanti tanyakan ke KASN," tuturnya.
Kepala BIN Bantah Pakta Menangkan Ganjar
Kepala BIN Budi Gunawan membantah pakta integritas untuk memenangkan Ganjar yang ditandatangani Pj Bupati Sorong dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban.
Hal ini sempat ditanyakan ke Budi Gunawan usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto jadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11). Budi Gunawan membantah hal itu.
"Nggak ada. Nggak ada. Masa intel ngeluarin gitu," kata Budi Gunawan singkat.
Selain itu, Budi Gunawan juga menanggapi pertanyaan kabar dirinya yang akan diganti. Dia tidak mengetahui perihal tersebut.
"Wah nggak tau," ujarnya.
Simak Video 'Kata KPK soal Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar':
TKN Tepis Pakai Pakta Integritas
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga turut membantah kemunculan pakta integritas Pj Bupati Sorong. Hasto menyinggung pelaku manipulasi akan menuai atas manipulasi yang dilakukan.
"Nah, nanti akan kita lihat karena politik ini kan arus kebenaran, siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar, karena berbagai penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya, sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pacific, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).
Hasto, yang juga menjabat Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, mengatakan PDIP tak menggunakan cara pakta integritas untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan PDIP tak mengenal manipulasi dan drama.
"Kami tidak (menggunakan cara pakta integritas), tadi dari Pak Arsjad juga menegaskan bahwa no black campaign, kita tidak mengenal model-model manipulasi drama, dulu ada Ratna Sarumpaet, dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara, pemain, penulis naskah, semua sekaligus, kami nggak punya pengalaman di situ," ujarnya.
Hasto mengatakan prinsip netralitas ASN harus dijaga. Menurutnya, prinsip netralitas itu terkoyak saat Mahkamah Konstitusi dapat diintervensi.
"Ini kan Pj Gubernur dibangun dengan satu kesadaran bahwa di dalam masa transisi ini prinsip-prinsip netralitas harus dijaga. Tapi prinsip-prinsip ini kan terkoyak ketika Mahkamah Konstitusi yang terpisah saja itu bisa diintervensi. Inilah yang mengoyakkan prinsip-prinsip seperti itu. Maka mari kita kembalikan pada roh demokrasi jurdil, demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi," ujarnya.
Hasto menegaskan PDIP tak menggunakan cara pakta integritas untuk meraup suara rakyat. Hasto menyebut integritas terbangun karena kesamaan pikiran dan hati.
"Nanti waktu akan terlihat tapi bagi kami kita tidak pernah ada suatu pakta-pakta integritas, karena ya integritas itu muncul dari kesamaan antara pikiran dan hati tidak bisa integritas itu hanya diucapkan di dalam mulut tapi lain di pikiran lain di hati lain di perbuatan. Dan integritas yang tertinggi itu rakyat, yang bergerak dengan suara nurani. Inilah yang diyakini oleh tim pemenangan Ganjar-Mahfud Md," tuturnya.
(rfs/rfs)
