Anies Bicara Koordinasi Pemerintah Pusat ke Daerah Kerap Tak Sinkron

Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kerap kali tidak sejalan. Anies pun mendorong adanya kebijakan yang dapat memuat semua lini.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan: Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia, di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis (23/11/2023). Anies mengatakan seharusnya tata kelola rencana dibuat selaras dan tidak tumpang tindih.

"Ketika pemerintah memiliki komitmen internasional diturunkan menjadi kebijakan dipahami kementerian kementerian, gubernur lalu dipahami wali kota. Ini gubernur wali kota sering tidak dengar apa yang harus dikerjakan," kata Anies.

"Nah guidance missing, sehingga di level eksekusi pemerintah daerah bisa membuat kebijakan yang inkosisten dengan komitmen internasional yang kita miliki karena nggak ada sinkronisasi," lanjut dia.

Anies pun lantas mengaku beruntung lantaran pernah bertugas di Kementerian dan menjadi kepala daerah. Dia pun menilai pemerintah pusat dan daerah memang kerap kali terjadi masalah.

"Saya merasa beruntung pernah bertugas di kementerian yang merasakan sulit menyamakan daerah, di sisi lain saya pernah jadi kepala daerah yang kalian nggak melempengkan juga. Jadi memang ada problem dari pusat ke daerah," paparnya.

Anies mengatakan kerap kali pedoman program-program dari pemerintah tak sampai atau hilang ke daerah. Maka, kata dia, jika ada ide terkait energi terbarukan dari daerah, itu murni berasal dari pemerintah daerah, bukan arahan pusat.

"Yang missing itu national guidelines on every issue in the country. Dari mulai isu energi terbarukan yang kita bahas sekarang, isu kesehatan, pendidikan sosial. Itu guideline nya nggak ada," ungkapnya.

"Kalau ada wali kota gubernur yang memikirkan energi terbarukan ya itu inisiatif, bukan guideline dari pusat. Kepala daerah memiliki isu kesehatan ibu dan anak bukan karena national guideline," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI itu memastikan ke depan harus ada guideline pusat ke daerah. Dia pun mendorong hal itu terjadi jika terpilih menjadi Presiden.

"Kami melihat ke depan tata kelola ini harus ada national guideline. Kenapa? Wong pusat kirim transfer daerah kok. Transfer banyak tanpa KPI dan tanpa tuntutan delivery atas service yang diberikan. This is time for change," tuturnya.