KPU Pandeglang Tak Akan Tetapkan Caleg Terpilih yang Tak Lapor Dana Kampanye

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang memerintahkan partai politik dan calon anggota legislatif (caleg) peserta Pemilu 2024 untuk melaporkan dana kampanye. Jika tak melaporkan, KPU Pandeglang bakal mencopot partai dan caleg yang bersangkutan dari peserta pemilu.

"Tentunya memang partai politik juga diwajibkan untuk memberikan laporan, jika tidak memang nanti ada sanksi. Sanksinya dibatalkan menjadi peserta pemilu di wilayah kabupaten dan kota, terus kemudian jika caleg tidak melaporkan juga nanti kemudian tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih," kata Komisioner KPU Pandeglang, Restu Sugrining Umam, Rabu (22/11/2023).

Restu menjelaskan sanksi tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye. Dalam aturan itu, setiap peserta pemilu diwajibkan untuk melaporkan dana kampanye.

"Semuanya diwajibkan melaporkan dana kampanye. Karena memang pada prinsipnya di PKPU Nomor 18 itu, laporan awal dana kampanye juga wajib. Kemudian RKDK (rekening khusus dana kampanye) laporan awal dana kampanye (LADK) terus kemudian nanti dilaporkan ke kantor akuntan publik," ucapnya.

Restu menyebut KPU Pandeglang saat ini masih melakukan tahapan penerimaan laporan dana kampanye. Menurutnya, batas akhir penyerahan laporan dana kampanye berlangsung sampai tanggal 27 November 2023 atau H-1 masa kampanye.

"Terakhir pembuatan rekening khusus itu sesuai PKPU Nomor 18 Tahun 2023, itu satu hari sebelum masuk ke tahapan kampanye. Artinya memang tahapan kampanye tanggal 28 November kemudian 2023, itu tanggal 27 November," pungkasnya.