Komisi I DPR telah membentuk Panja Netralitas TNI menjelang Pemilu 2024. Ketua DPR Puan Maharani mendukung pelaksanaan Panja pengawasan tersebut.
"Panja Netralitas TNI kan sudah dibuat atau dilakukan dan akan dilaksanakan. Jadi TNI kami harapkan bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap juga dengan ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut," kata Puan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Puan juga meminta aparat penegak hukum berkomitmen menjaga perhelatan pemilu secara jujur dan damai. Dia berharap Pemilu berjalan tanpa memecah belah persatuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Begitu juga seluruh aparat penegak hukum yang lain kita jalankan Pemilu ini secara damai, secara jujur, secara adil. Kemudian kita jaga agar Pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sehingga sampai insyaAllah nanti tanggal 14 Februari kita ini bisa menjalankan pesta demokrasi dengan gembira, dengan happy, dengan damai kemudian tidak ada terjadi friksi-friksi ataupun memecah belah persatuan," kata Puan.
Puan menyinggung kebijakan yang dijalankan panglima TNI sebelumnya, Laksamana Yudo Margono, dalam menjaga netralitas prajurit TNI. Dia mendukung Laksamana Yudo yang membentuk posko pengaduan bagi prajurit yang diduga tidak netral selama tahapan pemilu 2024.
"Kalau di TNI kan juga Panglima TNI yang sekarang Pak Yudo sudah menyampaikan bahwa membuat suatu posko atau pusat pengaduan netralitas TNI. Jadi ya itu yang sudah dilakukan. Jadi kami berharap seluruh aparat penegak hukum bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya agar berjalannya pesta demokrasi ini berjalan dengan baik, jujur, adil, dan damai," kata Ketua DPP PDIP ini.
Untuk diketahui, Komisi I DPR telah membentuk Panja Netralitas TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024. Panja dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto.
"Sudah dibentuk kemarin rapat internal tanggal 8 November, sudah dibentuk Panjanya. Dan kita sudah juga menetapkan ketuanya, nanti yang memimpin Pak Utut," kata Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Meutya Hafid kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11).
Meutya mengatakan Utut bersedia memimpin Panja Netralitas TNI tersebut. Menurut dia, nantinya kerja-kerja panja pengawasan itu akan dilaksanakan bersama para pimpinan dan anggota tiap fraksi di komisi.
(fca/yld)