.webp)
PDIP Merespons
PDIP membela tuduhan terhadap Jokowi tersebut. Apa kata PDIP?
"Kontrak politik tersebut tidak bisa dipenuhi karena diganti dengan kontrak politik yang lebih besar dan lebih penting. Itu yang dialami dan dijalani Pak Jokowi," kata politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hendrawan mengatakan saat itu Jokowi dihadapkan pada pilihan yang amat penting dalam perjalanan hidup dan peran politiknya. Menurutnya, dalam porsi dan varian yang berbeda-beda, semua orang juga sering dihadapkan pada situasi yang sama seperti Jokowi dulu.
"Itu sudah berlalu. Kita sekarang dapat berefleksi dan menilai, apakah pilihan tersebut tepat atau salah. Dalam kasus Pak Jokowi, pilihan tersebut tepat adanya," ucap Hendrawan.
 Anies Baswedan (Foto: Andhika Prasetia/detikcom) |
PPP Singgung Anies
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyinggung Anies. Ia menyebut kontrak politik Anies di Jakarta pun ada yang tak tuntas.
"Memang kontrak politiknya Anies dituntaskan? Ada juga yang belum kan," kata Awiek kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).
Awiek menyinggung soal program rumah DP 0 persen saat Anies menjadi Gubernur DKI. Ia menilai program itu belum dituntaskan oleh Anies di Jakarta.
Dia meminta Anies tidak melempar isu yang tidak jelas. Sebab, kata dia, Jokowi tidak bisa dianggap tak meneruskan kontrak politik sebagai Gubernur DKI karena terpilih menjadi Presiden RI yang tugasnya lebih besar.
"Ya sebaiknya tidak melempar isu-isu yang nggak jelas. Kalau kemudian Jokowi dari Gubernur jadi Presiden kan tidak bisa dianggap tidak meneruskan, karena kan ada penugasan yang lain," tegasnya.
Gerindra Bilang Begini
Gerindra buka suara. Ketua Harian Gerindra Dasco mengatakan pihaknya akan mengecek dahulu siapa pihak yang dimaksud.
"Saya belum tahu apakah kontrak politik itu yang dimaksud belum selesai apakah kontrak politik dari Pak Anies atau Pak Jokowi," kata Dasco di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.
"Ya karena itu kemudian tidak dinyatakan pada siapa ya balik lagi nanti kita tanyakan ke Pak Anies, kan gitu," lanjut dia.
Meski begitu, Dasco menilai kontrak politik di DKI semestinya dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya.
"Kalau itu kemudian zamannya Pak Jokowi, seyogyanya pada saat Pak Anies gubernur, itu diingatkan dan dilakukan upaya-upaya supaya kontrak itu selesai, kan," ujarnya.
(isa/isa)
