.webp)
4. Posisi JK
Pernyataan Ganjar pun disambut oleh JK. Dalam kesempatan yang sama, JK juga memastikan dirinya akan netral lantaran menjabat sebagai Ketua PMI.
"Saya ini ketua PMI, PMI itu harus netral jadi tidak bisa menjadi TPN. Hehehe," ucap JK sambil tertawa kecil.
JK menjelaskan, sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), ia harus bersikap netral. Menurutnya, setiap orang memiliki hak untuk bersikap kritis meski hal tersebut ada batasannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa masing-masing Anda semua punya pilihan kritis, ya silakan, tapi ada hal-hal tertentu yang membatasinya," pungkasnya.
Di lokasi yang sama, Ganjar Pranowo turut menanggapi omongan JK. Ia mengatakan bahwa pada kunjungannya ke kediaman JK hari ini, ia tidak mengajak menjadi bagian dari TPN Ganjar-Mahfud.
"Kita enggak ngajak kok, kita silaturahmi aja, kalau pak Arsjad, pak Harry itu kan memang tim saya, jadi menemani saya. Kalo mas Arsjad kan teman pak JK, pengusaha, pak Harry apalagi. Kenal lama," kata Ganjar kepada wartawan.
5. Skor Penegakan Hukum
Lebih lanjut, JK ternyata juga buka suara terkait nilai penegakan hukum yang sebelumnya sempat disampaikan oleh Ganjar di acara berbeda. JK menyebut penilaian Ganjar relevan dengan kondisi yang terjadi belakangan ini.
"Soal hukum ini ya seperti dikatakan kalau di Makassar, saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan, saya kira anda juga mungkin sependapat. Terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali," kata JK.
JK juga menyinggung keinginan Jokowi terkait visi Indonesia emas di 2045. JK mengatakan hal itu bisa dicapai dengan sikap adil dan netral.
"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlaku lah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah," ujar JK.
Sementara itu, Ganjar mengungkap alasan dirinya memberi nilai lima dari 10 terkait penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar menyebut nilai itu berasal dari suara masyarakat.
"Kalau soal penilaian, karena banyak suara dari masyarakat yang masuk kepada kami, dan semua bicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum, soal bagaimana hukum harus benar-benar lurus," kata Ganjar.
"Tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, saya lihat turun lah skornya," sambung Ganjar.
(maa/gbr)
