.webp)
PKS menunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang dimaksud Anies Baswedan terkait seseorang yang punya kontrak politik di DKI Jakarta tetapi tidak diteruskan. PDIP membela tuduhan terhadap Jokowi tersebut. Apa kata PDIP?
"Kontrak politik tersebut tidak bisa dipenuhi karena diganti dengan kontrak politik yang lebih besar dan lebih penting. Itu yang dialami dan dijalani Pak Jokowi," kata politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).
Hendrawan mengatakan saat itu Jokowi dihadapkan pada pilihan yang amat penting dalam perjalanan hidup dan peran politiknya. Menurutnya, dalam porsi dan varian yang berbeda-beda, semua orang juga sering dihadapkan pada situasi yang sama seperti Jokowi dulu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sudah berlalu. Kita sekarang dapat berefleksi dan menilai, apakah pilihan tersebut tepat atau salah. Dalam kasus Pak Jokowi, pilihan tersebut tepat adanya," ucap Hendrawan.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Anies terkait seseorang yang punya kontrak politik di DKI Jakarta tetapi tidak diteruskan. Mardani menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi ia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Jokowi.
"Mas Anies yang tahu. Tapi, Pak Jokowi memang cuma dua tahun di Jakarta. Tapi momentum memang kuat saat itu ke Pak Jokowi," kata Mardani kepada wartawan.
Mardani mengatakan politik adalah sebuah pilihan apakah akan berkomitmen pada janji atau sebaliknya. Ia mengatakan rakyat bisa menilai rekam jejak dari setiap pemimpin.
"Politik itu memang pilihan, jaga janji atau ambil momentum. Tapi apapun, sejarah akan mencatat semua pimpinan bisa dengan tinta emas atau tinta hitam yang kelam," tutur Mardani.
Simak Video 'Anies-Imin Bantah Jalin Komunikasi dengan Hasto soal Tekanan Kekuasaan':
Simak pernyataan Anies di halaman selanjutnya:
Pernyataan Anies
Seperti diketahui, Anies berkunjung ke sejumlah Kiai dan Bu Nyai kampung di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Anies mengungkit ada seseorang yang punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.
Dalam kunjungan itu, Prof Siti Zuhro sebagai perwakilan Bu Nyai di Kecamatan Dau bertanya kepada Anies soal bagaimana menuntaskan kemiskinan khususnya di desa. Ia ingin Anies menekan kontrak politik sebagai bukti komitmennya ke Kiai dan Bu Nyai di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
"Dalam menuntaskan kemiskinan, khususnya bagaimana masyarakat yang ada di daerah, butuh komitmen dan kontrak politik dari Pak Anies," kata Siti Zuhro di Atamimi Place, Karangwidoro, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (18/11).
Anies kemudian mengungkit saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies mengklaim pihaknya sudah menuntaskan semua janji politik di Jakarta yang totalnya yakni 23 janji.
"Apa yang harus dikerjakan, yang harus dibicarakan adalah komitmen politik di dilaksanakan. Kami di Jakarta punya 23 janji dan 23 janji telah dilaksanakan, kenapa 23 janji bukan program? Kenapa? karena janji adalah utang," tutur Anies.
Anies mengatakan 23 janji itu diterjemahkan dengan 150 program dan dikembangkan lebih dari 1.000 kegiatan. Di sinilah, Anies kemudian mengungkit ada seseorang yang masih punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.
"Tentu dilaksanakan di Jakarta semua janji-janji. Bahkan ada yang punya kontrak politik kemudian tidak diteruskan di Jakarta, bagian kami yang meneruskannya Prof Zuhro, karena yang bersangkutan tidak lagi di Jakarta," imbuhnya.
(fas/gbr)
