.webp)
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla atau JK, membahas soal negara hingga Pemilu 2024 saat bertemu dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, di kediamannya. JK mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ketidakadilan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berdampak pada pemilu berikutnya.
JK mulanya menjelaskan bahwa dirinya bersama Ganjar berdiskusi terkait negara dan politik. Dia menyebut ada harapan yang keduanya sepakati agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan aman.
"Hari ini kita bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara, kita tidak bicara tentang politik, ya tentu politik, kita lebih lebih bicara tentang negara, bagiamana negara ini ke depan lebih baik, negara lebih baik itu haruslah dengan kerja sama semua pihak yang baik, dan karena itu lah kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini diselenggarakan sebagaimana dengan baik dan aman," kata JK usai pertemuan dengan Ganjar, di Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
JK lantas bicara terkait peranan aparat negara dalam perhelatan Pemilu 2024. Menurutnya, polisi, TNI, hingga aparat negara sudah disumpah untuk berlaku adil.
"Apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan secara dengan bentuk netral," ucapnya.
"Kenapa kita kemukakan netralitas? Karena sumpah, diiingat ya, sumpah semua pejabat, sumpah semua aparat, selalu berbunyi akan taat kepada Undang-Undang dan akan melaksanakan segala tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, itu semua diucapkan semua pejabat, jadi apabila ada pejabat dalam tingkat apapun, ini tidak berlaku adil maka dia melanggar sumpahnya. Dan sumpahnya selalu ada Alquran atau Injil di atasnya. Jadi berat sekali hukumannya, bukan hanya hukuman dunia, tapi akhirat, bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, siapapun," lanjut dia.
Lebih lanjut, JK juga menyinggung terkait keinginan Jokowi soal Indonesia Emas di 2045. Dia memperingatkan itu tidak akan terlaksana jika Pemilu 2024 tidak diselenggarakan secara adil.
"Keinginan kita negara harus baik ke depan, juga keinginan Pak Jokowi, bagaimana 2045 baik? Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik, kita setuju itu Pak Jokowi bahwa kita menuju 2045. Apabila diberikan contoh tidak baik pada tahun 2024, maka menjadi bagian ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya, itu yang jadi kita setuju bersama untuk jaga bangsa dan negara ini. Kita bisa berbeda, beda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara," tegasnya.
"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya berlakulah adil, berlakulah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," sambung dia.
Simak Video: Ganjar ke JK: Pilihan Boleh Berbeda, Tapi Kalau Dukung Saya Juga Boleh
