.webp)
Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal beredarnya pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Anies menyebut pejabat tak seharusnya menggunakan alat negara untuk mendukung pasangan calon yang dipilihnya.
"Nah itu lah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat pada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," kata Anies kepada wartawan di Gedung Joang'45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).
Anies mengatakan jika pejabat terkait memiliki aspirasi dukungan ke salah satu pasangan calon di Pemilu 2024, maka sebaiknya mundur dari tugasnya. Anies menyebut jika seseorang menggunakan jabatan itu, sama saja sudah merendahkan martabat negara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bila anda ingin memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi anda. Tapi kalau anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka anda telah merendahkan negara, anda telah menurunkan derajat negara dan lebih parahnya lagi anda membuat rakyat tidak percaya pada negara," ujar capres Koalisi Perubahan ini.
Ia lantas menyinggung Kabinda Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban yang ditengarai terlibat dalam pakta integritas itu. Anies meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya.
"Bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda nggak apa. Tapi, kalau dia masih menjadi Kabinda dia harus netral. Jadi di situ yang akan kita perbaiki, bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi tapi jangan menggunakan negara untuk aspirasi pribadi," tutur Anies.
"Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara, begitu seseorang dilantik di sumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat, itu lah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika," imbuhnya.
Beredar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong
Sebelumnya beredar di media sosial dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman.
"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).
"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.
(dwr/maa)
