.webp)
Partai NasDem menyoroti dokumen diduga pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. NasDem khawatir pakta integritas serupa juga ada di daerah-daerah lain.
"Jangan-jangan bukan cuma Sorong? Bisa jadi. Coba cek semua pejabat-pejabat daerah. Karena kalau ini modusnya, kan ini dilakukan partai politik kan," kata Waketum NasDem, Ahmad Ali, kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).
"Nah kalau institusi negara itu sudah terlibat seperti itu, terus hari ini ada partai politik yang maling teriak maling, menyalahkan polisi dan lain-lain, padahal bisa jadi mereka, bisa jadi mereka sudah melakukan semua daerah. Di Sorong itu bukan kasus pertama menurut saya. Bisa jadi semua pejabat bupati seperti itu," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ali, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga harus menyikapi pakta integritas tersebut. Sebab, kata Ali, Jokowi dituduh mengerhkan institusi untuk memenangkan salah satu paslon di Pemilu 2024.
"Dengan situasi ini, Pak Presiden memang sudah harus terlibat menyikapi ini. Supaya jangan hanya beliau saja yang diserang. Kan sekarang Pak Jokowi yang diserang mengerahkan institusi dan lain-lain kan," ucapnya.
Ali menyampaikan, Bawaslu selaku pengawas pemilu juga harus menjalankan tugasnya. Dengan beredarnya dokumen diduga pakta integritas itu, Ali menyarankan agar Pj bupati di daerah untuk dipilih ulang.
"Bawaslu sebagai pengawas pasti, tapi ini institusi negara. Negara harus lebih berhati-hati dengan kejadian di Sorong. Kalau perlu, semua Pj bupati hari ini dikocok lagi. Pj Gubernur bisa jadi mereka bisa terjadi sepert itu. Ini praktik tidak bagus untuk demokrasi," imbuhnya.
Beredar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong
Sebelumnya beredar di media sosial dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman.
"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).
"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.
Simak juga Video 'Bareng Anies, Kapten Timnas AMIN Sambangi NasDem Tower, Bahas Apa?':
Respons KPK
KPK juga sudah buka suara. Ketua KPK Firli Bahuri memerintahkan anak buahnya untuk mengecek hal itu karena narasi yang beredar menyebut dokumen tersebut ditemukan saat OTT terhadap Yan Piet.
"Tadi ada pertanyaan terkait dengan temuan pakta integritas. Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu itu. Saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu," kata Firli di kantornya, Kamis (14/11).
Namun Firli mengaku akan memerintahkan jajarannya mengecek hal itu. Sebab, biasanya dokumen-dokumen yang disita KPK saat OTT akan dipaparkan.
"Tapi nanti akan saya cek dari mana rekan-rekan akan dapat itu, apakah ada di KPK atau tidak, nanti Pak Deputi yang bisa melihat dari hasil penggeledahan, penyitaan yang telah dilakukan penyidik KPK atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Penjabat Bupati Sorong," ujar Firli.
Respons Mahfud Md
Menko Plhukam Mahfud Md buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.
"Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja," kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).
Mahfud tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.
"Kalau hukumnya di-clear-kan aja itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi kan," ujarnya.
(dek/dnu)
