.webp)
Cawapres Mahfud Md menyebut dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024 bukan masalah hukum. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merasa miris jika aparatur sipil negara (ASN) ditarik dalam pusaran politis.
"Kita semua harus jaga ASN netral. Kasihan jika ASN ditarik pada pusaran politis," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).
Mardani menyebut ASN untuk foto dukungan ke salah satu pasangan calon saja dilarang. Apalagi, lanjut dia, jika dukungan itu dimobilisasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Foto saja ASN dilarang untuk menunjukkan dukungan. Apalagi jika jelas ada mobilisasi pada ASN. Tidak boleh," ungkapnya.
Mahfud Md sebelumnya buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.
"Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja," kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).
Menko Polhukam ini tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.
"Kalau hukumnya di-clear-kan aja itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi kan," ujarnya.
Mahfud juga mengatakan kalau pakta integritas itu tak melanggar netralitas aparatur sipil negeri(ASN). Tapi, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.
"Nggak juga," kata Mahfud saat menjawab pertanyaan apakah pakta integritas itu melanggar netralitas ASN.
Simak Video: Konstruksi Kasus Suap yang Menyeret Pj Bupati Sorong
