Polri Gelar 3 Operasi Pengamanan Selama 222 Hari Kawal Pemilu 2024

Polri Gelar 3 Operasi Pengamanan Selama 222 Hari Kawal Pemilu 2024

Adrial akbar - detikNews
Rabu, 15 Nov 2023 11:27 WIB
Rapat di Komisi III DPR RI. (Adrial/detikcom)
Foto: Rapat di Komisi III DPR RI. (Adrial/detikcom)
Jakarta -

Polri menggelar 3 operasi untuk pengamanan tahapan Pemilu 2024. Program itu telah dijalankan sejak 19 Oktober 2023 hingga 21 Oktober 2024.

Hal itu dijelaskan oleh Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran dalam rapat di Komisi III DPR RI untuk membahas pengamanan dan penegakan hukum Pemilu 2024, Rabu (15/11/2023). Fadil Imran mengatakan operasi itu berdasarkan evaluasi dari pemilu 2019.

"Ada 3 operasi yang dijalankan oleh Polri mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 21 Oktober 2024. Selama 222 hari," ujar Fadil Imran.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadil menjelaskan semua operasi itu berawal dari tanggal pendaftaran capres dan cawapres, hingga pengucapan janji Presiden terpilih. Operasi pertama adalah Nusantara Cooling System.

"Mulai dari tahap pendaftaran capres dan cawapres, sampai dengan pengucapan sumpah janji Presiden dan Wakil Presiden," kata dia.

ADVERTISEMENT

"Adapun 3 pengamanan Pemilu yang dilaksanakan Polri, pertama adalah operasi nusantara cooling system. Nusantara cooling system mendeteksi penyelidikan, pengamanan tertutup dan penggalangan intelijen dan penggalangan eskalasi pada potensi sampai dengan ambang gangguan," tambahnya.

Kedua, Fadil Imran menjelaskan ada Operasi Mantap Brata. Operasi itu untuk pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam pemilu serentak 2024.

"Kedua operasi Mantap Brata, Operasi Mantap Brata adalah operasi pengamanan ambang gangguan dan gangguan nyata dalam Pemilu serentak tahun 2023-2024," tuturnya.

Yang terakhir adalah Operasi Kontingensi Aman Nusa 1, 2 dan 3. Operasi ini bertujuan untuk penanganan gangguan nyata yang disebabkan sejumlah kejadian.

"Dan yang ketiga adalah operasi kontingensi aman nusa 1, 2, dan 3. Penanganan operasi kontingensi ini bertujuan kepada penanganan gangguan nyata yang bersifat kontingensi yang disebabkan oleh konflik sosial bencana alam dan terorisme," sebutnya.

Simak Video 'Rapat Komisi III-Polri, Fraksi NasDem Singgung Netralitas Kepala Daerah':

[Gambas:Video 20detik]



(ial/idn)



Hide Ads