.webp)
Ketua Umum Relawan ProGib Nusantara (PGN), Hafif Assaf menilai pernyataan jubir TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman soal adanya peran kepolisian untuk memenangkan salah satu pasangan dalam Pilpres 2024 tendensius. Dia meminta semua pihak menjaga suasana pemilu agar kondusif dengan adu gagasan bukan dengan menyebar hoax.
"Kami dari Relawan ProGib Nusantara, sangat menyayangkan pernyataan Mas Aiman. Kami melihat ini merupakan bentuk pernyataan yang sangat tendensius dan terkesan playing victim, padahal kita semua selalu mendambakan pemilu yang berjalan damai dan riang gembira, malah sekarang rakyat diberikan pernyataan yang tidak jelas dari mana sumbernya. Kami menghimbau agar semua pihak menjaga suasana kondusif menjelang Pemilu. Jika berkompetisi, mari berkompetisi terkait ide, gagasan dan program, bukan dengan menyebar kegaduhan dan hoax," kata Hafif melalui keterangannya, Selasa (14/11/2023).
Ketua Hubungan Kelembagaan, DPP Relawan Progib Nusantara, Rully Satria mengatakanapa yang disampaikan Aiman merupakan tudingan. Dia yakin Polri sudah bersikap netral dan profesional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan kasihan kita kepada pihak Polri yang sudah dituduh oleh pihak TPN Ganjar-Mahfud tidak netral padahal sudah jelas dalam tupoksinya aparat negara harus netral. Teman-teman TPN harusnya bisa menanyakan hal ini melalui proses kenegaraan jika memang ada kecurangan, jangan memainkan opini-opini yang kemudian berujung kegaduhan di masyarakat kita. Tidak elok kita menyalahkan aparat demi kepentingan satu kelompok, padahal Polri kita sudah berjuang mati-matian untuk menegakkan profesionalismenya," ujar Rully.
Disisi lain, Rully juga menyinggung pernyataan Aiman, soal pemasangan CCTV di KPU. Pasalnya, kata Rully, terkait hal tersebut sudah ada MoU antara Polri dan penyelenggara Pemilu untuk kepentingan pengamanan pesta demokrasi.
"Ketua KPU sudah menjelaskan ini adalah hasil MoU dengan Polri untuk mengamankan pemilu, tetap saja diserang. Lalu apa mereka maunya, polisi disuruh diam saja tak melakukan pengamanan, kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab, kalau tidak puas, kan tinggal minta transparansi dan akuntabilitasnya. Saya yakin Polri sudah cukup terbuka untuk berkoordinasi dengan siapa pun dalam konteks pengamanan pemilu," paparnya.
