.webp)
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno meyakini penyelenggara pemilu dapat netral dalam Pemilu 2024. Hal itu karena Indonesia telah memiliki pengalaman pemilu, terutama sejak 2004.
Hal itu dikatakan Sandiaga dalam acara diskusi bertajuk 'Nertralitas Pemilu dan Ancaman Demokrasi' di DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu (12/11/2023). Awalnya Sandiaga mengatakan bahwa di Indonesia memiliki benteng yang kuat sebagai pengawas, yaitu masyarakat.
"Kita memiliki benteng yang kuat, yaitu masyarakat kita dan kita juga memiliki sistem yang sudah berjalan pemilihan langsung ini berlangsung dari 2004. Maka dari segi netralitas maupun dari segi keberpihakan itu dapat di potret tidak terlalu berpengaruh," ungkap Sandiaga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sandiaga mengatakan setiap orang akan memilih berdasarkan kebutuhannya. Hal itu dikatakan Sandi berdasarkan pemilu yang pernah dialaminya ketika Pilgub DKI Jakarta di 2017 atau Pilpres 2019.
"Orang memilih semua berdasarkan dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan kebutuhan mereka baik di 2017 ataupun 2019 adalah kebutuhan mengenai ekonomi, lapangan kerja harga-harga bahan pokok dan pemerintahan yang bersih bebas terus," tuturnya.
Sandi mengatakan, isu soal netralitas penyelenggara negara sudah menjadi perbincangan sehari-hari. Untuk itu, dirinya meyakini bahwa penyelenggara pemilu dapat menjaga netralitasnya.
"Sehingga saya bisa menyatakan hari ini dengan tegas bahwa, ini bisa kita lihat menjaga netralitas ASN, TNI, juga organisasi birokrasi ini sudah menjadi bagian daripada percakapan kita sekarang," kata dia.
"Oleh karena itu karena dari dua pengalaman saya, tadi saya percaya sebagai ketua Bapilu Nasional maka kami sangat percaya bahwa penyelenggara Pemilu dapat menjaga netralitas," tambahnya.
(ial/aik)
