.webp)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab permintaan banyak pihak untuk membuka isu kartu truf ketua umum (ketum) partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) dipegang sehingga tersandera dan terpaksa mendukung Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Hasto mengatakan menghargai kedauatan partai politik (parpol) sehingga tidak membuka kartu truf tersebut.
"Loh, kami kan sayang dengan seluruh ketum. Kami sayang menghormati bahwa demokrasi tanpa parpol itu tidak bisa, sehingga kedaulatan parpol itu suatu hal yang sangat penting di dalam mengambil keputusan," ucap Hasto di Gelora Bung Karno, Kamis (2/11/2023).
Dalam hal ini, Hasto menyebut isu kartu truf merupakan peringatan moral kepada semua pihak. Ia menghimbau partai politik (parpol) untuk menjaga demokrasi dari berbagai intervensi kepentingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga yang kami lakukan adalah bagian dari imbauan moral, imbauan bahwa semua pihak harus menjaga demokrasi yang sehat untuk tidak melakukan intervensi," ucapnya.
Hasto juga menyebut dirinya telah mendengar dari media dan pembicaraan informal dengan para ketum partai. Dia merasa ada kedaulatan yang telah dicampurtangani oleh tujuan kekuasaan.
"Ketika kami membaca cerita-cerita dari majalah nasional yang mengungkapkan hal itu, membaca dari media dan juga kami bertemu secara off-the-record dengan para ketum yang memang merasakan bahwa kedaulatan itu telah dicampurtangani karena tujuan-tujuan kekuasaan ini yang diingatkan oleh kami," tukasnya.
Hasto juga mengungkapkan tudingan yang mengatakan isu kartu truf ini bukan merupakan fitnah untuk Presiden Jokowi. Menurutnya, isu kartu truf ini merupakan bentuk pengawasan terhadap demokrasi yang berjalan.
"Monggo, saya akan memberikan jawaban, ini kan demokrasi. Demokrasi kan ada check and balance. Tinggal siapa yang memegang kebenaran itu," ujar Hasto.
Kebenaran dalam kartu truf ini akan terungkap pada hari pemilihan umum nanti. Menurut Hasto, isu kartu truf yang menyangkut intervensi demokrasi oleh kekuasaan ini berkebalikan dengan pasangan capres dan cawapres Ganjar dan Mahfud Md yang bergerak dari rakyat.
"Kebenaran itu akan disuarakan pada 14 Februari, dan kami meyakini dengan melihat respons yang sangat luas bahwa Pak Ganjar dan Prof Mahfud yang bergerak dari rakyat bukan dari kekuasanan, bergerak dari kita, itu menjadi jawaban bagi Indonesia kita," tuturnya.
Simak di halaman berikutnya.
