.webp)
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Ahmad Rizki Sadig menilai pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden. Menurutnya, selama tidak melanggar aturan hal tersebut tidak menjadi masalah.
"Pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, apapun itu selama tidak ada aturan yang dilanggar sah-sah saja." ujar Rizki, dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).
Soal isu ada agenda politik Ketua DPW PAN Jatim itu menanggapi hal tersebut sebagai isu yang lumrah terjadi di tahun-tahun politik ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Namanya juga tahun politik, lumrah itu apa-apa dikait-kaitkan dengan isu politik," kata Rizki.
"Pergantian Panglima TNI hal yang lumrah terjadi dan bukan pertama kali terjadi, jadi tidak perlu juga kita berandai-andai dengan membuat narasi yang bisa memperkeruh suasana lumrah ini," sambungnya.
Dirinya percaya, TNI mampu menjaga netralitas dan profesionalitasnya selama proses demokrasi di tahun politik ini.
"Kami percaya TNI mampu menjaga prinsip netralitasnya. TNI profesional dan salah satu institusi yang sangat dipercaya publik," imbuh Rizki.
"Ya boleh-boleh saja orang berasumsi. Tapi selama Presiden menjalankan ini sesuai mekanisme yang berlaku semua bisa berjalan," tambahnya.
Rizki menambahkan dirinya berharap kepada calon Panglima TNI selanjutnya dapat melanjutkan program yang sudah dijalankan Menteri Pertahanan RI (Menhan) Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
"Itu benar, program yang sudah dijalankan oleh Pak Prabowo dan Pak Yudo harus dilanjutkan, semoga cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia juga bisa segera dicapai," pungkasnya.
