.webp)
Ketua DPP PSI, Satia Chandra Wiguna, mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai. Satia mengatakan sikap Jokowi itu sudah tepat.
"Pernyataan itu sangat tepat dan harus dilaksanakan semua pihak demi menjaga kualitas Pemilu. Aparat birokrasi kembali diingatkan Pak Jokowi agar netral. Netralitas birokrasi harga mati," kata Satia dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).
Satia menilai pemerintah di tingkat daerah maupun pusat harus tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024. Dia mengatakan jangan sampai kualitas pemilu dipertanyakan gara-gara aparat birokrasi tidak mampu menjaga netralitas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus sangat berhati-hati, jangan sampai kualitas Pemilu dipertanyakan gara-gara aparat birokrasi tidak mampu menjaga netralitas," jelasnya.
"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai. Jokowi mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut.
Hal ini diungkap Jokowi merespons pencopotan baliho Ganjar-Mahfud Md dan atribut PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar, Bali. Jokowi menekankan perlunya komunikasi agar jangan sampai ada kesalahpahaman.
"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11).
"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," lanjut Jokowi.
