.webp)
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan para prajuritnya agar netral dalam Pemilu 2024. Jenderal Agus menegaskan bahwa anggota TNI aktif dilarang berpolitik.
"Kita punya koridor, yang pertama Undang-Undang 34 Tahun 2004, di mana TNI dilarang berpolitik," kata Jenderal Agus di Bogor, Rabu (1/11/2023).
Kemudian, aturan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di mana apabila prajurit berpolitik, maka harus keluar dari TNI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apabila TNI berpolitik harus keluar dari TNI," ujar calon Panglima TNI ini.
Menurutnya apabila prajurit aktif berpolitik, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi bisa berupa hukuman disiplin atau tindakan pidana.
"Apabila dia masih aktif ikut berpolitik akan kena sanksi tindakan pidana ataupun ada hukuman disiplin dari atasannya. Sehingga kita TNI itu saja koridornya, itu saja yang saya tekankan kepada prajurit," ucapnya.
Jenderal Agus menjelaskan bahwa sudah ada prajurit yang mengundurkan diri karena mendaftar menjadi calon legislatif, maupun mengikuti pilkada.
"Ya ada, kebanyakan yang sudah pensiun," pungkasnya.
(rdh/rfs)
