.webp)
Bukan hanya secara etika politik, Basarah menyebut, rakyat telah menilai Gibran sengaja ingin keluar dari PDIP. Sehingga tanpa ada surat pemberhentian, Gibran sudah otomatis keluar dari PDIP secara etika politik.
"Jadi tanpa adanya surat resmi pemberhentian Mas Gibran dari DPP, maka sesungguhnya secara etika politik dari dalam hatinya dan dari penilaian publik, Mas Gibran sudah keluar dari PDIP itu sendiri," paparnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Gibran Rakbuming Raka memenuhi panggilan DPP PDIP usai menemani Prabowo Subianto bertemu relawan di Solo. Gibran menyatakan tegak lurus dengan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Senin (22/5/2023). (Foto: Ari Saputra) |
PDIP Tunggu Gibran Kembalikan KTA
Basarah mengatakan PDIP menunggu etika politik dari Gibran itu sendiri. Dia menyebut PDIP menunggu Gibran mengembalikan KTA (kartu tanda anggota) PDIP.
"Jadi yang sebenarnya kami tunggu adalah etika politik dari seorang Mas Gibran yang sekarang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia, maka etika politik itu kami tunggu untuk kita menerima KTA PDIP. Kalau meminjam istilah Mas Rudy Solo, kalau orang Timur itu datang tampak muka, kembali tampak punggungnya," pungkasnya.
Basarah mengatakan partainya menunggu Gibran menunjukkan etika politiknya kepada Megawati. Sebab, menurutnya, PDIP adalah partai yang membesarkan nama Gibran.
"Nah, saya kira sesederhana itu bagi kami tentang Mas Gibran hari ini. Kita tunggu niat baiknya untuk menunjukkan etika politik beliau kepada Ibu Mega, kepada keluarga besar partai yang telah melahirkan, membesarkannya, dan menjaganya," tuturnya.
(dwia/eva)
