.webp)
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai anggapan seorang pejabat berutang budi dengan partai karena sudah mendapat jabatan adalah hal yang keliru. Dia berharap semua partai politik mengubah persepsi tersebut.
Fahri Hamzah merespons Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) yang awalnya menilai kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) berutang jabatan ke PDIP. Rommy menyebut setidaknya ada 7 jabatan yang diraih Jokowi bersama anak dan menantunya. Yang berarti hal itu, menurut Rommy, PDIP merupakan kendaraan politik Jokowi serta anak dan menantunya.
"Dan kenyataan bahwa Pak Jokowi berutang setidaknya 7 jabatan publik ke PDIP, beliau dan keluarganya, 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 periode presiden, 2 periode jadi wali kota untuk Gibran dan Bobby, di situ beliau berutang kepada PDIP," ujar Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya itulah kendaraan politik yang digunakan, sehingga logika politik saya yang menyatakan sebagian saya menolak Pak Jokowi sudah ke sana (kubu Prabowo), itu karena secara politik norma fatsum dan pertimbangan politik apapun dan etika tidak sepantasnya Pak Jokowi tidak bersama partainya," lanjut Rommy.
Fahri lantas menjawab pernyataan Rommy. Dia menilai utang jabatan, seperti yang disampaikan Rommy, tidak ada dalam alam demokrasi Indonesia.
"Kita harus mencuci otak parpol untuk merasa bahwa semua orang yang jadi pejabat publik itu berutang kepada mereka, ini jelek ini tradisi ini, ini tidak dikenal dalam alam demokrasi," jawab Fahri.
Tak hanya itu, Fahri mengatakan parpol harus ramah sebagai pencipta gagasan untuk diteruskan kepada kadernya pemangku jabatan. Bukan lantas asal menyuruh dengan anggapan kalau bukan karena partai pejabat tersebut tidak akan menang.
"Parpol itu harus humble sebagai dapur gagasan, dan privilege kita sebagai orang politik kalau gagasan kita dipakai, bukan kita suruh-suruh orang, lalu kita bilang 'kalau bukan karena saya kamu nggak ada', eh memang kalau dia nyalon terus bukan dia orangnya emang bisa menang lu? Belum tentu menang," ujar Fahri.
Menurut Fahri, hal ini lah yang harus diubah dari partai politik. Fahri menilai setiap orang memiliki hak masing-masing tidak selamanya terikat menjadi kader partai.
"Ini lah yang parpol harus dicuci, digerus otaknya itu dari kesadaran seolah-olah mereka itu perusahaan penyedia tenaga kerja dan budak yang bisa mereka kendalikan dari belakang, nggak boleh, itu adalah alam demokrasi ini, privilege itu adalah gagasan kita," ujar Fahri.
"Orang punya hidup sendiri, orang tidak selamanya jadi orang partai kok, orang punya pilihan yang begitu banyak termasuk mengabdi dalam negara, masa gara-gara parpol politik pengabdian kita, kemudian kita nggak bisa kemana-mana, setop itu. Itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikir partai komunis, sehingga kata-kata dibesarkan, dikasih privilege, nggak ada lagi yang begitu-begitu," lanjutnya.
Simak juga Video: Rommy: Fahri Hamzah dan Kawan-kawan Ajak Jokowi Berkhianat ke PDIP
