Gugatannya soal Usia Capres-Cawapres Ditolak MK, PSI: Kami Hormati

Gugatannya soal Usia Capres-Cawapres Ditolak MK, PSI: Kami Hormati

Dwi Rahmawati - detikNews
Senin, 16 Okt 2023 12:18 WIB
Detik-detik Kaesang Pangarep Jadi Ketum PSI
Foto: Pengurus PSI. (Andhika Prasetia/detikcom).
Jakarta -

Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia Sigit Widodo merespons gugatan batas usia capres dan cawapres yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). PSI menghormati keputusan MK terhadap gugatan yang mereka layangkan.

"Sekali lagi, Partai Solidaritas Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang kami yakini merupakan pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia," kata Sigit kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Sigit menyebut partainya selalu menaati setiap hukum yang berlaku. PSI percaya dengan independensi yang dijaga MK.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PSI selalu mengikuti hukum dan aturan yang berlaku," tutur Sigit.

"PSI sendiri sangat percaya independensi MK dalam mengambil keputusan. Apapun yang diputuskan MK akan kami hormati. PSI yakin putusan MK merupakan pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Simak Video 'Desakan MK Harus Netral Jelang Putusan Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]



(dwr/gbr)



Hide Ads