.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji pendapat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-1 RI Ir Sukarno terkait pangan. Dia menilai pangan menjadi kunci hidup dan mati suatu bangsa.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di Rakernas IV PDIP, JiExpo, Jakarta, Jumat (29/9/2023). Jokowi awalnya bicara banyaknya negara yang tidak lagi ekspor bahan pangan.
"Yang sekarang terjadi menyebabkan pangan semakin naik harganya adalah 19 negara sekarang ini sudah tidak mengekspor pangan, bahkan tadi pagi saya baca lagi bukan 19 lagi tetapi 22 negara saat ini sudah tidak mau mengekspor bahan pangannya termasuk di dalamnya adalah beras. Ada Uganda, Rusia, India, Bangladesh, Pakistan, dan Myanmar terakhir juga akan masuk lagi tidak mengekspor bahan pangannya," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi bicara terkait bahaya jika semua negara melakukan hal yang sama. Harga bahan pangan katanya akan mengalami kenaikan. Dia lantas setuju dengan apa yang disampaikan Megawati soal pangan.
"Betapa nanti kalau ini diterus-teruskan semua harga bahan pokok pangan semuanya akan naik. Sehingga sekali lagi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan oleh ibu ketua umum, Bu Mega semuanya setuju," ujarnya.
"Ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerem semuanya tidak ekspor pangannya," lanjut Jokowi.
Terlebih lagi, penduduk dunia akan semakin bertambah. Dia lantas bicara kalau pangan menjadi kunci hidup dan matinya suatu bangsa seperti apa yang dikatakan Sukarno.
"Kita tahu penduduk kita sudah 278 juta.Penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dunia juga sudah lebih dari 8 miliar. Penduduk dunia dan akan terus bertambah di tahun 2030 diperkirakan sudah mencapai 310 karena pertumbuhan penduduk kita 1,25 persen Kenaikannya per tahun," ujarnya.
"Artinya sekali lagi pangan menjadi kunci seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, pangan merupakan mati hidupnya suatu bangsa. Itu betul sekali. Beliau sudah melihat kejadian yang sekarang ini kita alami," lanjut Jokowi.
Jokowi menekankan visi misi dan rencana terkait pangan harus dirinci secara detail.
"Sekali lagi tahun ke depan, 10 tahun ke depan visi taktis itu harus kita miliki, plan yang detil, rencana yang detil itu harus kita miliki sehingga jelas berapa waktu yang harus kita siapkan, berapa embung yang harus kita siapkan, berapa kilometer irigasi yang harus kita siapkan. Rencana detil itu ada, dan kapan itu bisa kita selesaikan," ujarnya.
"Artinya masih perlu kerja keras untuk menyelesaikan infrastruktur yang berkaitan dengan pangan yang kita miliki," lanjut Jokowi.
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri membahas persoalan pangan di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP. Megawati menyoroti impor pangan yang dilakukan Indonesia.
Mulanya Megawati mengungkit terkait ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Dia mengungkap Indonesia bahkan melakukan impor pangan hingga Rp 300 triliun per tahun.
"Konsumsi gandum diperkirakan akan meningkat jadi 50% di tahun 2030, ketergantungan terhadap suplai pangan dunia juga nampak pada impor pangan yang mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun," kata Megawati dalam acara Rakernas IV PDIP, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).
Megawati lantas menyebut persoalan pangan tersebut tidak bisa hanya dijawab secara teknokratis. Dia menyebut Indonesia harus punya komitmen untuk berdiri sendiri di bidang pangan.
"Persoalan pangan tidak hanya bisa dijawab secara teknokratis, sebab masalah pangan sangat erat dengan aspek ideologis tentang keberpihakan, tentang komitmen Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri di bidang pangan, dan tentang petani sebagai orientasi kebijakan terpenting," ujar Megawati.
Lebih lanjut, Megawati mengutip pernyataan Presiden Sukarno terkait pangan. Menurutnya, apa yang disampaikan Sukarno bisa menjadi bahan introspeksi.
"Karena itu lah apa yang disampaikan Bung Karno bahwa 'Dari lidah dan perut rakyat Indonesia tidak boleh terjajah oleh makanan impor', bisa mejadi bahan autokritik atas fraksis ideologi di bidang pangan," ucapnya.
Simak Video: Megawati Bicara soal Desain Pangan Masa Depan: Bukan Karena Mau Pemilu
