.webp)
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons wacana Pilkada 2024 dimajukan ke September. Cak Imin mengatakan PKB sebetulnya menolak wacana tersebut.
"Sebetulnya PKB menolak pemajuan Pilkada," ujar Cak Imin usai menghadiri pertemuan forum komunikasi relawan Anies di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu (23/9/2023).
Meski begitu, Cak Imin tetap menyerahkan hasil keputusan jadwal pilkada kepada DPR dan pemerintah. Wakil Ketua DPR RI itu mengaku tak masalah jika pilkada dimajukan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi serahkan sepenuhnya fraksi-fraksi, apakah disepakati maju atau tetap jadwal itu saya kira nggak masalah sih," tuturnya.
Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada ke Komisi II DPR RI untuk mengubah jadwal pilkada serentak. Tito mengusulkan pilkada serentak dilakukan pada September 2024, dua bulan lebih cepat dari yang ditentukan.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama KPU hingga Bawaslu, Rabu (20/9) malam. Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.
"Adapun pilihan waktu pemungutan suara pilkada serentak tahun 2024 disarankan pada bulan September 2024. Ini juga untuk pertimbangan bahwa ada waktu yang cukup sampai dengan proses sengketa sebelum 1 Januari 2025, ada waktu lebih kurang 3 bulan untuk menyelesaikan mulai dari proses untuk rekapitulasi dan pleno penentuan pemenang," kata Tito dalam rapat.
Menurutnya pengusulan percepatan pilkada itu juga perlu diantisipasi jika terjadi pilpres dua putaran di bulan Juni. Dia juga mengatakan majunya waktu pilkada itu akan mempercepat pelantikan kepala daerah.
"Dengan memajukan pemungutan suara pada bulan September 2024 maka akan mempercepat sekali lagi pelaksanaan pelantikan kepala daerah terpilih tahun 2024, yaitu setidaknya tanggal 1 Januari 2025," tutur Tito.
(amw/lir)
