.webp)
Koalisi pro-pencapresan Prabowo Subianto berkumpul di markas Partai Golkar. Salah satu pimpinan partai pendukung Prabowo, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan pembahasan mengenai pembenahan politik hingga hukum di Indonesia bila Prabowo nanti menjadi Presiden negara ini. Konstitusi menjadi poin krusial.
"Kita perlu juga untuk membenahi sistem politik, sistem pemerintahan, dan sistem hukum di negara kita ini, khususnya pasca-amendemen terjadi kesimpangsiuran di negara kita ini yang memang perlu kita bahas, dalami, apakah kita perlu amendemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang, sehingga demokrasi kita berjalan dengan baik dan sempurna," kata Yusril usai pertemuan di markas Golkar, Jl Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Kamis (14/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yusril yang berbicara usai Prabowo dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjelaskan, isu yang menjadi diskusi barusan merentang dari ekonomi, pendidikan, hukum, hingga politik. Stabilitas politik perlu diwujudkan supaya pembangunan ekonomi bisa berjalan dan rakyat bisa sejahtera.
Soal isu Papua
Poin krusial lainnya yang dibahas yakni isu Papua. Yusril menyampaikan ke koalisi pro-Prabowo, kondisi hak asasi manusia (HAM) di Papua sering dijadikan alat kelompok internasional untuk menyudutkan Indonesia. Ini perlu disikapi serius.
"Saya juga spesifik menyinggung bagaimana kita harus memberikan prioritas untuk meyelesaikan permaslahan di Papua yang sangat berkembang sebagai isu HAM yang kemudian dimanfaatkan kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa kita," kata Yusril.
 Ilustrasi Papua (Dok Twitter @jokowi) |
Baca juga: Prabowo: Kita Adalah Poros Tengah |
Yusril soal kepastian hukum untuk investor
Menurut Yusril, kondisi hukum saat ini belum ideal. Dia merasa tidak ada kepastian hukum saat ini. Kondisi ini menyulitkan investor untuk berkiprah di sini.
"Terakhir, perlu sekali kita melakkan pembangunan di bidang hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum di negara kita ini. Sekarang ini kita lihat aspek kepastian hukum tidak ada, makanya investasi kita sulit berkembang lebih cepat oleh karena tidak ada kepastian hukum di negara kita," ujarnya.
(dnu/dwia)
