.webp)
Dilarang Arahkan Keluarga Terkait Pemilu
Poin ketiga ialah tidak memberikan arahan kepada keluarga prajurit/PNS TNI terkait Pemilu. Yudo mengingatkan agar prajurit tidak mengarahkan keluarga untuk memilih paslon tertentu.
Poin keempat yaitu tidak memberikan tanggapan hasil hitung cepat (quick count) dalam bentuk apapun. Dia meminta para prajurit juga untuk mengingatkan keluarga untuk tidak berkomentar apalagi menjelek-jelekkan sosok atau parpol tertentu dalam Pemilu 2024 nanti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Termasuk kepada keluarga, biasanya ada ibu-ibu yang ngelek-ngelek (menjelek-jelekkan, red) calon lain, ngelek-ngelek parpol lain. Ini nggak usah, sampaikan ini kepada keluarga, jangan sampai karena istri maupun anak berbuat seperti itu, suaminya yang kena teguran, bahkan kena mutasi gara-gara itu," kata dia.
Poin kelima, atasan/komandan tindak tegas prajurit/PNS TNI yang terbukti terlibat politik praktis. Yudo meminta para komandan untuk lebih rutin mengontrol prajurit agar jangan sampai ada yang terlibat politik praktis.
Poin keenam, Prajurit/PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif/kepala daerah harus mengundurkan diri dari dinas TNI.
3 Komitmen TNI
Selain itu, Yudo juga membeberkan 3 poin komitmen netralitas TNI. Poin pertama ialah prajurit TNI yang mendapati alat peragaan kampanye di area/lahan fasilitas TNI segera melaporkan ke atasan komandan satuan untuk ditindaklanjuti ke KPU, Bawaslu, dan aparat terkait lainnya. Diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yudo meminta agar pencopotan alat peraga kampanye (APK) dilakukan secara persuasif dan humanis. Dia menyinggung pencopotan APK di Muara Teweh yang sempat ramai di media sosial (medsos).
"Jadi kemarin ada kejadian di Muara Teweh, begitu ada kejadian itu, saya langsung tanyakan ke asintel, dia sudah menyampaikan bahwa ternyata yang melepas bukan anggota kita, sudah disampaikan ke pemilik gambar bahwa yang mencopot bukan anggota. Makanya saya sampaikan, itu tidak dicopot, tapi dilepas oleh yang bersangkutan, karena dia izin (memasang) bukan untuk gambar itu. Itu bukan dicopot paksa anggota kodim, dan juga pencopotan dilakukan pencopotan oleh Satpol PP," jelasnya.
Poin kedua, Yudo meminta anggota melaporkan dan klarifikasi setiap berita hoax yang mengganggu/merusak netralitas TNI sesuai aturan hukum yang berlaku. Dia mengingatkan akan ada lebih banyak berita hoax menjelang Pemilu 2024. Dia meminta para komandan satuan untuk responsif terhadap berita hoax agar tidak berdampak buruk terhadap citra TNI.
"Ini kalau terlalu lama jadi hoax dan menimbulkan pertentangan soal netralitas TNI, bisa digoreng terus menerus yang akhirnya menjadi buruk. Segera laporkan agar segera bisa take down," tuturnya.
