.webp)
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Gerindra, yang mengusung bacapres Prabowo Subianto, mengkritisi usulan tersebut.
"Semangatnya bagus agar mencegah tudingan politisasi kepada KPK yang menjalankan tugas, tetapi usulan tersebut tidak sesuai dengan logika hukum," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (10/9/2023).
Wakil Ketua Komisi III DPR ini menilai usulan Sahroni tak sesuai dengan aturan dalam KUHAP. Menurutnya, penyidikan pidana semestinya dimulai dengan mencari peristiwa pidana dahulu, kemudian memeriksa orang yang diduga terlibat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Usulan Pak Sahroni berkebalikan dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Alur penyidikan pidana dimulai dengan mencari ada tidaknya peristiwa pidana, baru kemudian mencari dan menetapkan siapa yang diduga melakukannya. Jadi tidak bisa kita periksa orang dahulu baru mencari ada atau tidak pidana yang dilakukan," kata Habiburokhman.
Lebih lanjut, Habiburokhman menilai usulan ini bertentangan dengan ketentuan daluwarsa pidana. "Selain itu usulan tersebut justru berbahaya karena bertentangan dengan ketentuan daluwarsa pidana. Apabila KPK melakukan pemeriksaan dan belum menemukan adanya tindak pidana korupsi si calon presiden atau wakil presiden, kemudian menyatakan si calon bersih, maka jika di kemudian hari terkuak adanya tindak pidana korupsi yang melibatkan si calon, si calon akan sulit dijerat karena sudah pernah dinyatakan bersih oleh KPK," kata dia.
Dengan begitu, dia menyarankan berbagai pihak mengawal KPK agar bekerja sesuai ketentuan.
"Baiknya sekarang kita sama-sama kawal KPK agar bekerja transparan dan profesional," kata dia.
Sahroni sebelumnya melontarkan usulan agar KPK memeriksa seluruh bacapres dan bacawapres buntut pemanggilan Ketum PKB yang juga bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sahroni menilai langkah ini bagus untuk memastikan setiap pasangan calon yang maju, benar-benar bersih dari kasus korupsi.
"Sebagai Pimpinan Komisi III sekaligus anggota partai, saya meminta KPK sekalian membuat program pemeriksaan terhadap semua capres dan cawapres. Karena menurut saya, demi menjaga kredibilitas KPK dan persepsi publik, hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan oleh KPK," ujar Sahroni dalam keterangannya, Sabtu (10/9).
Sahroni menyebut jika semua bacapres dan bacawapres sudah diperiksa, nantinya tidak ada lagi kasus-kasus yang masih disangkutpautkan kepada para pasangan calon. Dia lantas mengungkit isu-isu yang ada seperti Anies Baswedan dengan Formula E, Ganjar dengan e-KTP dan Prabowo dengan Food Estate.
Simak Video: Berita Terpopuler: Cak Imin Diperiksa KPK hingga Polri Tangkap Dito Mahendra
