.webp)
Partai Demokrat blak-blakan membongkar kesepakatan duet Pilpres 2024 Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang disebut mereka diputuskan sepihak oleh Ketum NasDem Surya Paloh. Lantas, apa langkah Demokrat selanjutnya?
"Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Baca juga: Demokrat Take Down Baliho Anies! |
Riefky menegaskan Majelis Tinggi Partai Demokrat mempunyai kewenangan soal Pilpres 2024. Karenanya, Demokrat bakal menggelar rapat tersebut sebelum menentukan sikap selanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," kata dia.
Singgung Pengkhianatan
Riefky menyebut keputusan duet Anies-Cak Imin sebagai pengkhianatan semangat perubahan. Dia juga mengungkit piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata dia.
Riefky mengatakan pihaknya menerima informasi dari Sudirman Said, yang mewakili Bacapres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies-Cak Imin. Persetujuan ini disebut dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh.
"Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat 'dipaksa menerima keputusan itu (fait accompli)," ujar Riefky.
Simak Video 'Demokrat Mengaku 'Dipaksa' Terima Keputusan Duet Anies-Cak Imin':
