.webp)
Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan negara tidak dirancang untuk bertransaksi dengan rakyat. Dia menilai semua urusan akan rusak jika negara mulai berdagang dengan rakyatnya.
"Kita harus berikan ruang mereka berkarya, dan diberikan juga lagi-lagi insentif, insentif yang cukup, insentif itu mulai dari peralatan, pameran, tempat mereka untuk berinteraksi," kata dalam acara 'Anies Baswedan Bicara Kebudayaan: Tentang Kini dan Nanti' di TIM, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).
"Menurut kami gini, negara itu tidak dirancang untuk bertransaksi perdangangan dengan rakyatnya, itu satu, negara tidak dirancang untuk itu," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebab itu, Anies menilai negara tidak boleh berdagang dengan rakyat. Dia menuturkan jika hal itu terjadi, maka akan rusak semua urusan yang ada.
"Negara jangan berdagang dengan rakyatnya, negara itu, kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen, itu rusak semua urusan, ndak boleh, itu ndak boleh," ujar dia.
Anies mengatakan rakyat adalah pemilik negara. Sehingga, kata dia, negara tidak boleh menghitung rugi dengan rakyat.
"Negara tidak boleh memandang rakyatnya sebagai konsumen, bukan, rakyat ini adalah pemilik negara yang membutuhkan negara bekerja untuk memajukan rakyatnya, jadi kita bekerja di situ. Jadi bagi pemerintah itu tidak untung dan rugi kalau dengan rakyat, dengan rakyat itu adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang," jelasnya.
"Jadi kita memberikan, ketika kita memberikan investasi di kesehatan, pendidikan, kebudayaan, tidak boleh kita mengatakan 'wah ongkosnya terlalu mahal, sehingga kita itu tidak pas untuk melakukan investasi itu' bukan," imbuh dia.
Simak Video 'Anies soal Revisi 'Pasal Karet' UU ITE: Bungkam Kebebasan Berekspresi':
