Bamsoet: Pemilu Harus Dijauhkan dari Politik Identitas & Tindakan Negatif

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan momen pemilu harus dijauhkan dari tindakan negatif yang dapat memecah persatuan. Hal ini ia sampaikan dalam peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI bertema Pemilu 2024 'Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang Memperkuat Persatuan Bangsa'.

Sebagaimana ditekankan Presiden Joko Widodo, kata Bamsoet, momentum peringatan ini sangat tepat untuk mendiskusikan strategi bangsa dalam mencapai cita-cita di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

"Sejak tahun 1955, kita telah menyelenggarakan 12 kali Pemilu, dimulai Pemilu 1955 sampai Pemilu 2019. Kini Pemilu 2024 sudah semakin dekat," ungkap Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

"Pemilu harus dijauhkan dari politik identitas dan berbagai tindakan negatif lainnya yang dapat memecah belah masyarakat. Pilihan politik yang berbeda jangan menjadi penyebab terpecah belahnya bangsa kita yang kaya akan keberagaman suku bangsa, agama, ras, golongan, dan budaya," imbuhnya.

Ia menilai peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 RI merupakan momen memperkuat berbagai agenda kebangsaan MPR RI ke depan. Terutama dalam menciptakan kolaborasi sinergis dengan seluruh elemen bangsa, khususnya antar lembaga negara.

Menurutnya, momen ini dapat dimanfaatkan MPR RI bersama seluruh lembaga negara untuk menyusun strategi jangka panjang dalam mengelola potensi regenerasi bangsa di segala bidang. Baik di bidang politik, pemerintahan, maupun sektor-sektor strategis di bidang sosial dan ekonomi.

"Karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara. Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," jelasnya.

Bamsoet pun mengatakan peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI menjadi rangkaian tak terpisahkan dari peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni serta Proklamasi Indonesia 17 Agustus.

Ia menyebut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit. Melainkan bentuk kristalisasi keringat, darah, dan air mata. Bahkan mengorbankan nyawa pejuang dan syuhada bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan kolonialisme asing di bumi nusantara.

"Sejarah mencatat, pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para pendiri bangsa yang menjadi pimpinan dan anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) telah bersidang dan membahas tentang apa dasarnya jika bangsa Indonesia merdeka kelak," papar Bamsoet.

"Kemudian pada 1 Juni 1945, melalui Pidato Bung Karno di depan sidang BPUPK, untuk pertama kalinya usulan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia disampaikan dan disepakati untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam Panitia Delapan dan Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945," sambungnya.

Ia menambahkan Naskah Piagam Jakarta kemudian disempurnakan lagi dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Sidang ini menjadi momentum bersejarah konsensus final penerimaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merdeka.

Rumusan tersebut lalu dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI sebagai bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia merdeka. Pada rapat PPKI 18 Agustus 1945, istilah 'Badan Permusyawaratan' pun ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya MPR RI.

"Berbagai peristiwa bersejarah itulah yang kemudian disahkan menjadi Hari Besar Nasional bangsa Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, dan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang penetapan 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi," terangnya.

Sebagai informasi, Bamsoet mengapresiasi kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI yang menyampaikan pidato dan melakukan prosesi pemotongan tumpeng.

Selain dihadiri Bamsoet dan Jokowi, peringatan ini turut dihadiri oleh Ketua MK RI Prof. Anwar Usman, Ketua KY RI Amzulian Rifai, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Menkopolhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, MenPAN-RB Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. K.H. Nasaruddin Umar.

Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Yandri Susanto, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPR RI Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich, dan Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (Mar) (Purn.) Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin.