.webp)
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti komitmen partai politik (parpol) dalam pemberantasan korupsi. ICW menilai sebagian besar parpol hanya sekedar formalitas.
"Memang konteks ketika kita bicara tentang perbaikan parpol, sebab tadi yang mas Rian sampaikan, ekosistemnya itu beragam, tidak hanya sekadar komitmen. Rian Ernest, Siar, Gamal dari PKS. Namun semua itu bergantung pada misalnya jajaran strukturalnya. Apakah mereka serius ingin bebenah?" kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, dalam diskusi ICW di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).
Kurnia mengatakan hampir seluruh jajaran parpol ikut edukasi pendidikan politik berintegritas yang digelar oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). Dia mengatakan saat itu para jajaran parpol berkomitmen dengan pemberantasan korupsi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kita cermati komitmen antikorupsi secara formil tidak pura-pura. Ketika komisi pemberantasan korupsi menggelar pendidikan politik berintegritas, seluruh jajaran seluruh parpol datang ke sana. Ada Ketum, diwakili Sekjen dan ketika gelaran edukasi bagi parpol itu usai hampir seluruh parpol mengatakan kami komit dengan pemberantasan korupsi," imbuh Kurnia.
"Kami pernah bertanya kepada sejumlah DPP parpol yang memberikan pelatihan kepada bendahara atau struktural di daerah tapi yang sering lupa adalah supervisinya setelah dikasih pelatihan, diberikan pelatihan apakah dimonitoring," sambungnya.
Menurut Kurnia komitmen tersebut menjadi janji-janji manis yang hanya diungkap menjelang Pemilu. Setelah itu, lanjut dia, janji antikorupsi itu kerap dilupakan usai Pemilu.
"Namun lagi-lagi yang terlihat, sering kali terbalik. Janji-janji anti-korupsi itu sering kali diutarakan beberapa bulan sebelum pemungutan suara. Tapi setelah itu sering kali lupa dengan janji politik anti-korupsi ya," ujarnya.
Lebih lanjut ICW menilai seharusnya bahan-bahan itu menjadi evaluasi kebijakan parpol. Sehingga parpol dapat benar-benar komitmen dengan antikorupsi.
"Sehingga kalau sudah ada bahan itu akan dijadikan evaluasi kebijakan-kebijakan bahkan disampaikan ke jajaran struktural inti. Sehingga apa yang disampaikan oleh misalnya berkaitan dengan komitmen, itu dapat dilaksanakan baik ditingkat pusat maupun di daerah," ucapnya.
Simak Video 'Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi':
