Bakal calon presiden Anies Baswedan menceritakan pengalamannya selama memimpin di Jakarta terkait pengelolaan kampung-kampung. Anies mengungkapkan ada program yang pembangunan dan proyek yang dananya langsung dikelola oleh pihak RW.
"Kami ceritakan pengalaman kami di Jakarta, ketika kita mengelola kampung-kampung di Jakarta," Anies dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) 2023 di Jambi, Rabu (26/7/2023).
Anies mengatakan ada program pemerintah yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Salah satunya dalam pelaksanaan pembangunan proyek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita merasakan program pemerintah itu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan, atau cara melaksanakannya tidak sesuai di lapangan, betul? Jadi kita di Jakarta mengubah pengadaan barang itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, betul? Tipe 1 dikerjakan oleh dinas, tipe 2 dengan tender ada kontraktor, tipe 3 tipe 4 dengan masyarakat, betul ya bapak ibu sekalian?" ujar Anies.
Anies mengatakan pada saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta, pengerjaan proyek melakukan tipe 3 dan 4 yang melibatkan masyarakat. Dia menyebut dana langsung diberikan kepada pengurus kampung.
"Apa yang kami lakukan? Di Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengerjakan proyek-proyek itu dengan tipe 3. Apa artinya dana itu diberikan kepada pengurus kampung, baik itu RW atau LMK lalu mereka yang membangun jalan, perbaikan gorong-gorong, yang membangun masyarakat," tutur dia.
Menurut Anies, pengerjaan proyek yang melibatkan masyarakat kampung itu kualitasnya lebih baik. Sebab, kata dia, warga yang bekerja punya rasa kepemilikan.
"Apa yang terjadi ketika itu dikerjakan? Kualitas pekerjaan jauh lebih baik karena rasa memiliki ada pada warga yang mengerjakan di sana. Tapi kalau itu dikerjakan oleh kontraktor saja, apa yang terjadi? Warganya hanya menonton di situ, 'mohon maaf jalan anda terganggu', lalu orang mengerjakan di situ, silakan dikerjakan mudah-mudahan hasilnya bagus," kata Anies.
"Tapi begitu diserahkan apa yang terjadi, justru dibangun sesuai dengan kebutuhan dan kami mengerjakan itu di ratusan kampung di Jakarta. Jakarta menjadi provinsi pertama mengerjakan itu dengan pengadaan tipe 3, tipe 4," imbuhnya.
Menurut Anies, pekerjaan proyek yang melibatkan masyarakat langsung memiliki kesulitan tersendiri. Utamanya, kata dia, dalam urusan pertanggungjawaban dan laporan.
"Siapa yang repot kalau itu? Yang enggan adalah birokrasi, birokrasi pengennya tipe 1 tipe 2, simpel, laporannya gampang, auditnya mudah, tapi kalau yang tipe 3 tipe 4 melibatkan masyarakat, nanti kalau diperiksa lebih rumit. Saya katakan ini bukan soal rumit atau tidak ini soal rakyat merasakan manfaat lebih banyak atau lebih sedikit," ucap Anies.
Selengkapnya pada halaman berikut.
Anies mengatakan pemerintah harus siap dengan pekerjaan yang lebih rumit. Oleh sebab itu, Anies ingin dana desa itu dikerjakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Di pemerintahan kita harus siap untuk kerja lebih rumit. Saya membayangkan ketika dana desa itu turun, sampai, lalu pengeluaran wajib yang harus dikerjakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa itu yang muncul adalah ketidakmanfaatan, betul?"
"Jadi saya melihat ini harus diubah, dan artinya kita harus bergerak, jangan sampai satu sisi kaku diatur semuanya dari pusat, di sisi lain liberal bebas tanpa aturan. Kita harus membuat di mana ini harus dipertanggungjawabkan dan saya percaya para kepala desa memiliki kemampuan untuk membangun musyawarah, mengawasi bersama agar dana desa itu dipakai sebaik-baiknya bagi warga di desanya," imbuhnya.
Rakerna Apdesi ini mengundang 3 bakal capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
(lir/imk)