.webp)
Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Fauzi Baadilla, bicara soal pengangkatan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Fauzi meyakini pengangkatan Budi Arie tersebut kode dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Kayaknya kita tahu bahwa itu sinyal, tapi ya sudahlah, haknya Presiden. Kita mah nggak mau terlalu terlibat di haknya Presiden, cuma memang sinyal sih," kata Fauzi kepada wartawan di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (19/7/2023).
Fauzi lalu menyebut pertemuan Jokowi dengan Prabowo dan Menteri BUMN Erick Thohir juga dapat ditangkap sebagai sinyal duet. Fauzi menyebutkan relawan akan mendukung apapun keputusan Prabowo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Prabowo posting itu, Om Erick juga posting itu. Menurut kami itu dua-duanya saling kasih sinyal ya. Dan nggak ada masalah, baik dong. Kita sebagai relawan menyambut baik apapun keputusan bapak nantinya," ujarnya.
"Ya terima kasih Om Ganjar, semua akan Prabowo pada waktunya. Ha ha ha. Insyaallah, insyaallah," imbuh Fauzi.
Fauzi menuturkan relawan Prabowo siap sedia menyambut siapapun yang ingin bergabung memenangkan Menteri Pertahanan tersebut. Fauzi pun memilih bersikap santai.
"Dan siapapun nanti yang mau merapat, kita siap kok ngopi-ngopi bareng. Ha ha ha santai saja gitu lho," ujar Fauzi.
Fauzi selanjutnya mengaku relawan Prabowo seringkali terlibat percakapan dengan pendukung Jokowi. Pertemuan relawan Prabowo dan pendukung Jokowi, lanjutnya, dikemas dalam acara santai.
"Ada pihak-pihak pendukung Pak Jokowi yang sering ngobrol sama kita. Tapi itu kan Ngopi-ngopi silaturahmi, kan nggak ada masalah kan. Kita kan nggak sedang bermusuhan. Kita kan sedang mencari kawan sebanyak mungkin. Nggak dilarang dong," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ketum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, menjadi Menteri Kominfo. Apakah penunjukan Budi ini mengisyaratkan Jokowi mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024?
Lihat Video 'Relawan Prabowo: Kita Nggak Mau Overheat Seperti 2019':
Simak analisis pakar selengkapnya di halaman berikutnya.
Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam menilai keputusan Jokowi itu ada kaitannya dengan arah dukungan terhadap capres 2024.
"Mencermati hasil reshuffle ini, artinya secara resmi Jokowi memotong 1 jatah Menteri dari NasDem. Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan NasDem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan," kata Umam dalam keterangannya, Selasa (18/7).
Umam menilai Jokowi memberikan porsi besar kepada kelompok relawannya atas penunjukan Budi tersebut. Padahal, menurutnya, Projo sendiri sempat dituding PDIP sebagai 'hanya sempalan kecil' dari jaringan relawan Jokowi yang tidak terdaftar sebagai bagian dari relawan pemenangan bacapres PDIP Ganjar Pranowo.
"Bahkan, belakangan ini Projo sendiri sering menunjukkan kedekatannya dengan capres Partai Gerindra Prabowo Subianto," ucapnya.
Umam merujuk pada hasil Musra yang menempatkan Prabowo sebagai capres pilihan pertama dengan perolehan angka 20%, disusul Ganjar 19%, dan Airlangga Hartarto 12,5%. Berkaitan dengan itu, Umam menilai Jokowi memberikan kekuasaan besar kepada relawannya yang kini terlihat merapat ke Prabowo.
"Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," ujarnya.
Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini menilai posisi Budi di pos kementerian bidang teknologi informatika strategis untuk menertibkan ruang siber sehingga dapat mengoptimalkan narasi pro-pemerintah.
"Keuntungan 'tambahan' dengan menjadikan Ketum Projo sebagai Menkominfo selain untuk mengakomodir relawan dan memperkuat sinyal dukungan ke Prabowo, peran Menkominfo juga sangat penting untuk menertibkan cyber space Indonesia. Sehingga orkestrasi isu dan narasi pro-pemerintah bisa dioptimalkan," ujarnya.
"Dan langkah mengeliminasi serangan-serangan rival politik bisa diefektifkan jelang Pemilu 2024, sehingga 'stabilitas' tetap terjaga sesuai dengan selera kekuasaan yang ada," imbuhnya.
(aud/aud)
