.webp)
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum merespons usulan Bawaslu terkait opsi penundaan Pilkada 2024. Anas menyerahkan urusan Pemilu kepada KPU.
"Tahapan Pemilu termasuk dalam kategori rumpun Pemilu itu kan Pilkada ya, itu kan pemilihan kepala daerah, Pemilu tingkat lokal, lebih baik semuanya diserahkan kepada KPU. Karena yang punya otoritas merumuskan jadwal itu adalah KPU," kata Anas di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (15/7/2023).
Anas mengatakan sebaiknya saat ini fokus terhadap Pilpres dan Pileg terlebih dulu. Dia menuturkan tugas saat ini ialah mensupport penyelenggaraan Pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sekarang KPU dan seluruh perangkat yang lain sedang fokus untuk persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang jenisnya banyak sekali," ujarnya.
"Tugas itu sekarang baik KPU Bawaslu dan juga stakeholders yang lain, termasuk pemerintah harus mensupport ini, termasuk aparat keamanan, fokus dulu bagaimana menyelenggarakan Pemilu 14 Februari nanti. Fokus dulu di situ, pilkada, nanti berikutnya, belakangan," sambung dia.
Menurut dia, hasil Pileg dan Pilpres akan berdampak pada Pilkada. Sebab itu, dia pun mewanti-wanti para penyelenggara Pemilu untuk fokus melaksanakan Pileg dan Pilpres dulu.
"Pilkada itu dasarnya kan hasil Pileg nanti kan, seperti apa hasilnya itulah yang punya kesempatan politik untuk mengusung melakukan pengusungan calon untuk Pilkada. Jadi fokus dulu di situ. Pilkadanya kapan ya dirumuskan, tapi percayakan saja kepada KPU untuk merumuskan itu," tuturnya.
Bawaslu Usul Pilkada 2024 Ditunda
Sebelumnya, Bawaslu mengusulkan untuk membahas opsi penundaan Pilkada 2024 yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024. Apa alasannya?
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7). Bagja mengungkap sejumlah kekhawatirannya jika Pilkada digelar November 2024.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja keterangannya, Kamis (13/7).
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," sambungnya.
Dia juga menyinggung sejumlah potensi gangguan jika Pilkada 2024 digelar bersamaan. Salah satunya, kata Bagja, ialah masalah keamanan.
"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ujar dia.
Simak Video 'Anas Urbaningrum Nilai Tak Ada Penjegalan Capres di Luar Jalur Politik':
