.webp)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengaku belum mengetahui usulan Bawaslu terkait opsi penundaan Pilkada 2024. Namun menurut Hasyim, KPU ingin Pilkada justru dilakukan secepatnya.
"Aku belum tau dasarnya dia apa, kalau kita pengennya lebih cepat lebih baik, coblos itu di September," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).
Menurutnya, Pilkada sebaiknya digelar lebih cepat. Dia mengaku belum mendengar langsung usulan Bawaslu tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aku nggak tau dia ngomong apa ya. Aku belum tau dasarnya apa dia (belum dengar usulannya). Kalau kita kan lebih baik maju," tuturnya.
Baca juga: Ketua Bawaslu Usulkan Penundaan Pilkada 2024 |
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan untuk membahas opsi penundaan Pilkada 2024yang sudah dijadwalkan digelar pada November 2024. Apa alasannya?
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Rabu (13/7/2023). Bagja mengungkap sejumlah kekhawatirannya jika Pilkada digelar November 2024.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan presiden baru tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Bagja keterangannya, Kamis (14/7/2023).
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," sambungnya.
Dia juga menyinggung sejumlah potensi gangguan jika Pilkada 2024 digelar bersamaan. Salah satunya, kata Bagja, ialah masalah keamanan.
"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga yang menggelar pemilihan serupa," ujar dia.
Simak juga Video 'Pemilih di Bawah 17 Tahun Bisa Nyoblos, Asal...:
