.webp)
Pengamat intelijen, keamanan, dan militer Susaningtyas Kertopati atau Nuning menegaskan perbedaan pendapat, perang politik hingga pembunuhan karakter jelang Pemilu 2024 jangan sampai membuat komunikasi politik negara menjadi gaduh. Nuning mengusulkan pakta integritas terkait Pemilu 2024.
"Menghadapi Pemilu 2024 ini seharusnya masalah perbedaan pendapat, perang politik bahkan sampai kepada pembunuhan karakter seyogyanya tidak membuat kondisi komunikasi politik negara gaduh apalagi sampai ada banyak collateral damage," kata Nuning dalam keterangannya, Minggu (25/6/2023).
Nuning menilai baiknya ada pakta integritas wajib setia pada dasar negara agar menghindari dampak perbedaan pendapat tersebut. Para pakar hingga pejabat, kata dia, jangan sampai mereduksi nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pendapat masing-masing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebaiknya ada pakta integritas wajib setia kepada Pancasila dan konstitusi. Jadi segala pendapat dan ulasan analisis para cerdik pandai/pengamat atau pejabat tidak mereduksi nilai Pancasila dan UUD 1945, segala sesuatunya sesuai konstitusi," ucapnya.
Hal itu penting, terlebih, menurutnya, saat ini Indonesia sudah memasuki era TI 4.0 bahkan 5.0. Dia menyebut perang siber terjadi dalam segala ruang dengan berbagai macam diksi sebagai substansi.
"Harus berhati-hati adanya post truth atau hoax. Keterbukaan informasi publik dan rahasia negara harus diatur harmonisasinya dan sesuai regulasi," imbuhnya.
Selain itu, dia juga menyarankan agar pada capres yang berkontestasi di 2024 juga disiapkan masukkan soal soft dan hard power. Dia menyebut kekuatan negara bukan hanya kemampuan militer dan ekonomi, tapi juga sistem sosial masyarakat.
"Sekadar masukan untuk capres 2024 perlu didukung atau disiapkan masukan agar memahami soft dan hard power. Kekuatan negara bukan hanya ditentukan oleh kemampuan militer dan ekonomi tapi juga sistem sosial kemasyarakatan yang partisipatif dan sistem politik yang transparan. Intinya parpol wajib memberikan edukasi/literasi yang mencerdaskan masyarakat pemilih," ujar dia.
(maa/gbr)
