.webp)
Bendum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menilai penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL terkait dugaan korupsi murni penegakan hukum. Dia tidak menganggap penyelidikan itu berkaitan dengan politik jelang Pemilu 2024.
"Murni penegakan hukum, walaupun banyak orang mengatakan ini terkait politik dan lain-lain," kata Sahroni saat ditanya apakah penyelidikan dugaan korupsi terhadap SYL berkaitan dengan politik, Senin (19/6/2023).
Sahroni meminta SYL menghadiri panggilan KPK terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dia menegaskan semua orang sama di mata hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang pasti namanya panggilan penegakkan hukum siapapun wajib datang untuk diklarifikasi. Semua orang di mata hukum sama," ucapnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR ini pun meyakini SYL akan menghadiri panggilan KPK. Namun, dia meminta agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap SYL.
"Asas praduga tak bersalah itu juga adalah hak semua orang, saya rasa Pak SYL akan hadir memenuhi panggilan dari KPK, ikuti prosesnya dengan baik," tuturnya.
Sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo tidak memenuhi undangan atau panggilan permintaan keterangan dari KPK pada hari Jumat (16/6) karena mengikuti acara G20 di India. Syahrul Yasin Limpo juga meminta agar pemanggilannya dijadwalkan ulang pada 27 Juni, namun KPK meminta Mentan hadir pada 19 Juni.
"Kami menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20 di India. Indonesia yang telah dipercaya sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 tentu saja sepatutnya hadir dalam penutupan perhelatan Internasional tersebut," ujar Syahrul Yasin Limpo. Dalam kegiatan tersebut, Indonesia sebagai Troika bersama India dan Brasil akan memberikan pernyataan sekaligus penyerahan estafet keketuaan pada Brasil yang akan menjadi Presidensi tahun 2024 nanti," kata Syahrul.
Setelah menghadiri acara G20 di India, Syahrul Yasin Limpo juga akan mengunjungi Republik Rakyat China (RRC) dan Korea Selatan. Dia akan membahas soal kerja sama modernisasi pertanian.
"Jadi kami belum bisa memenuhi undangan KPK hari ini sama sekali bukan karena urusan pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas Negara. Namun kami pastikan tetap menghormati KPK dan mengajukan permintaan agar dapat diperiksa pada hari Selasa, 27 Juni 2023," kata Syahrul.
Simak Video 'Saat Mentan SYL Bicara Unsur Politik Dipanggil KPK hingga NasDem Membela':
