.webp)
KPU merespons tudingan soal ada 52 juta data aneh di dalam daftar pemilih sementara (DPS) Pemilu 2024. KPU menganggap tudingan itu salah satu upaya delegitimasi Pemilu.
"KPU menyadari bahwa menjelang Pemilu akan banyak tuduhan terhadap KPU atas data yang aneh sebagai salah satu upaya delegitimasi penyelenggaraannya," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos dalam keterangannya, Senin (19/6/2023).
"Namun, publik harus meyakini bahwa tuduhan itu tidak valid dan mengada-ada," sambungnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Betty mengatakan tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara transparan. Selain itu, dia menyebut publik pun dapat memantau secara langsung di situs cekdptonline.kpu.go.id.
"Selama perjalanan pemutakhiran data pemilih dari satu tahapan ke tahapan yang lain dilakukan secara terbuka, mulai dari penetapan pada tingkat PPS (desa/kelurahan) berjenjang naik sampai dengan rekapitulasi secara nasional di KPU," kata dia.
KPU awalnya menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri sebanyak 206.462.766. Kemudian, KPU melakukan sinkronisasi dengan pemilih terakhir yang ada di KPU.
KPU melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) di lapangan pada 14 Februari sampai 16 Maret 2023. Hasil coklit menetapkan DPS sebanyak 205.853.518 pemilih.
KPU menilai data pemilih pada setiap jenjang penetapannya sudah dilakukan secara terbuka. KPU pun telah memberikan salinan DPS ke Bawaslu dan parpol, serta dapat diakses melalui website yang telah disediakan.
Betty mengatakan perbaikan kegandaan dan data yang tidak valid sudah mencapai 99,99%. Dia menyampaikan KPU terus berupaya melakukan perbaikan atas data usai penetapan DPS.
"Perbaikan atas kegandaan dan data invalid sudah mencapai 99,99% dan terus berproses sampai penetapan DPT," tuturnya.
Simak juga 'MK Tolak Gugatan Sistem Pemilu!':
