.webp)
Politikus PSI Ade Armando mengungkap informasi adanya kontrak politik di balik PDIP memilih Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Salah satu kontrak politik itu kata Ade, yakni PDIP mengatur posisi menteri jika Ganjar menang.
Hal ini disampaikan Ade dalam akun Twitternya seperti dilihat, Senin (12/6/2023). Ade meminta agar informasi yang didapatnya itu diklarifikasi. Ade berharap informasi ini salah.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya. Ade telah mengizinkan cuitannya untuk dikutip detikcom.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ade Armando menjelaskan tujuan dirinya membuat cuitan itu untuk meminta klarifikasi dari petinggi PDIP. Ade mengaku mendengar informasi itu dari kalangan relawan.
"Jadi gini, justru saya menulis itu dalam rangka meminta adanya klarifikasi terutama dari pihak Pak Ganjar maupun dari PDIP, dalam hal ini pimpinan PDIP seperti Megawati atau barangkali Mas Hasto atau siapa lah, pimpinan lah ya," terang Ade.
"Karena ini beredar di kalangan relawan, saya sebagai relawan Ganjar merasa kesulitan karena ketika ditanya oleh relawan Ganjar kebenaran informasi ini, saya sulit untuk memastikan apakah informasi ini benar," imbuhnya.
Tak hanya di kalangan relawan, Ade juga mengaku mendapat informasi itu dari orang-orang yang berhubungan langsung dengan PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ade mengatakan informasi soal kontrak politik ini terdengar nyaring.
"Informasi ini sudah menyebar di kalangan relawan maupun saya peroleh dari orang tertentu yang memiliki hubungan dengan PDIP. Jadi sebagian saya dengar dari orang-orang yang punya kontak dengan Pak Jokowi sendiri, ya walaupun bukan Pak Jokowi-nya ya, jadi saya tidak bisa me-refer ke Pak Jokowi, tapi ada kabar-kabar semacam ini yang sangat santer dan ini saya tidak pernah dengar ada bantahannya di berbagai media," ungkap Ade.
Ade pun menilai informasi semacam kontrak politik ini perlu diketahui oleh partai politik (parpol) koalisi dan relawan yang ada. Sebab, kata Ade, pihaknya bakal pikir-pikir ulang soal dukungan ke Ganjar.
"Ya harus. Jadi kalau ini benar, ini bisa benar bisa salah, kalau benar, seluruh relawan harus tau kebenaran beritanya seperti apa, karena belum tentu semua tetap nyaman ya, merasa bahwa kalau sampai kabinet itu ditentukan oleh satu partai tertentu, PDIP. Pertama, partai koalisi yang lain juga perlu tahu ya, tapi relawan pun perlu tahu, karena kami menilai kapasitas Ganjar itu layak menjadi presiden tapi kita menganggap Ganjar itu sebagai orang yang independen, yang menentukan sendiri kepresidenannya," katanya.
"Kalau ternyata dia hanya menjalankan perintah-perintah partainya, ya kami harus meninjau ulang apakah kami akan terus mendukung Ganjar, kami kan spartan selama ini mendukung Ganjar, bersikap sangat tegak lurus lah kira-kira kami mendukung dia. Kalau ternyata Pak Ganjar punya kontrak semacam itu ya paling tidak kami harus tahu lah," lanjut dia.
Lihat juga Video 'Ini Hal Meringankan dan Memperberat Vonis 6 Pengeroyok Ade Armando':
Simak selengkapnya di halaman berikut
Ade mengatakan kabar ini belum tentu benar. Untuk itu, Ade meminta agar PDIP mengeluarkan pernyataan resmi terkait isu ini.
"Jadi ini semua, tapi belum tentu benar kan, bisa saja sebetulnya informasi ini salah. Untuk itu saya, kami, merasa perlu tahu benar atau enggak kebenaran berita semacam ini, kalau tidak benar ya silakanlah PDIP mengeluarkan pernyataan resmi ya yang menyatakan ini tidak pernah ada kontrak kok," katanya.
Senior PDIP Membantah
Politikus Senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno menanggapi hal ini. Hendrawan meminta agar semua pihak tak mengumbar info spekulatif.
"Kita jangan mengumbar energi batin untuk merespons umbaran info yang spekulatif," ujar Supratikno saat dihubungi.
Hendrawan mengatakan presiden lah yang berhak untuk mengangkat menteri. Meski demikian, kata Hendrawan, hal yang wajar jika presiden mendengarkan masukan dari partainya.
"Yang berhak mengangkat menteri itu presiden. Itu sebabnya disebut hak prerogatif presiden," ungkap Hendrawan.
"Bahwa presiden mempertimbangkan masukan dari partai. Itu hal yang wajar dan seharusnya demikian," imbuhnya.
(eva/eva)
