Hasto juga menyinggung soal salah satu peristiwa pada saat pemerintahan SBY. Hasto menyebut stasiun televisi nasional digunakan oleh kelompok tertentu.
"Berbagai ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi. Zaman Pak SBY, TVRI itu bisa dipakai oleh kelompok yang antikebinekaan. Ini kan menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia untuk melihat pemimpin, untuk melihat platformnya bukan melihat pencitraannya. Belum persoalan terkait dengan orang muda yang tidak tumbuh berkembang," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menegaskan PDIP betul-betul tidak bisa bekerja sama dengan Partai Demokrat dalam kontestasi politik. Sebab, dalam berpolitik, kerja sama antar-partai politik harus melihat ideologi kesejarahan.
"Di dalam politik kerja sama itu penting. Tetapi kerjasama juga harus melihat ideologi platform kesejarahan. Sehingga partai punya sikap. Tetapi di luar perbedaan, ketika menyangkut kepentingan bangsa dan negara, PDIP mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya," kata dia.
"Jadi sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara. Tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas sebagai contoh urusan prinsip kebangsaan kami tidak mentolerir adanya intoleransi radikalisme," pungkasnya.
Lantas, PDIP ogah berkoalisi dengan Demokrat masih berlaku?
(rfs/idh)