.webp)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan salah satu hasil rapat kerja nasional (rakernas) ialah keputusan pemilihan presiden mendatang dimandatkan kepada ketua umum. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan maksud dari pemberian mandat adalah menyerahkan keputusan terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, termasuk soal koalisi kepada Airlangga.
"Maksudnya, memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Golkar, Pak Airlangga Hartarto, untuk melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya dalam rangka membentuk koalisi calon presiden atau wakil presiden dalam Pilpres tahun 2024," kata Ace saat dihubungi, Senin (5/6/2023).
Ace mengatakan mandat itu diberikan sekaligus dengan kewenangan membentuk koalisi dengan partai lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Salah satu aturannya ialah Airlangga jadi kandidat satu-satunya dari Partai Golkar dalam koalisi itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mandat ini diberikan kepada Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dengan kewenangan membentuk koalisi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Pak Airlangga Hartarto sebagai kandidat satu-satunya dari Partai Golkar di dalam koalisi capres tersebut," terang Ace.
Ace mengatakan partainya konsisten untuk menjadikan Airlangga sebagai calon presiden. "Kami konsisten menjadikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, sebagai capres. Tidak ada nama lain, selain Pak Airlangga," katanya.
Airlangga sebelumnya menyampaikan hasil Rakernas partai hari ini. Ditegaskan jika keputusan pemilihan presiden mendatang akan dimandatkan ke ketua umum.
"Yang pertama, untuk pilpres memberikan mandat kepada ketua umum untuk menetapkan capres cawapres dan koalisi bersama partai Golkar," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6).
Airlangga menyebut rakernas memutuskan sistem pemilu. Golkar ingin kader partai memperjuangkan sistem proporsional terbuka.
"Dan oleh karena itu, menugaskan kepada DPP untuk terus berjuang agar sistem proporsional terbuka bisa diperjuangkan," tutur Airlangga.
Ia mengatakan sampai saat ini partai Golkar mengajukan nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) sesuai dengan alfabet. Sementara, dalam rapat keputusan partai ingin nama-nama bacaleg disesuaikan dengan nomor urut.
"Dan nomor urut itu berbasis kepada PDLT yaitu prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela," kata dia.
(aud/aud)
