Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku mendapat laporan adanya kekhawatiran publik soal penjegalan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Namun PAN meyakini Jokowi tidak akan menyalahgunakan kekuasaan.
Viva menyadari jika sikap Jokowi yang akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024 menuai pro kontra di publik, baik dalam perspektif yuridis maupun etis. Secara yuridis, kata dia, tidak ada aturan dan Undang-undang yang dilarang, terutama Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Secara etis, tidak ada norma dan kepatutan yang dilanggar.
"Saya meyakini Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan, Rabu (31/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Viva mengatakan untuk mekanisme, prosedur, dan proses pilpres sudah jelas diatur di Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, Jokowi tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan figur, tetapi itu menjadi hak konstitusional partai politik yang lolos parliamentary threshold 4 persen di DPR RI.
"Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres. Tidak ada restriksi, penekanan, atau intervensi penjegalan," ucapnya.
Kemudian Viva menyinggung soal Jokowi yang sempat mengundang partai koalisi pemerintah ke Istana Presiden untuk berdiskusi dan tukar pikiran. Dia menilai hal tersebut seharusnya tak ada yang mengkhawatirkan, apalagi melarang.
"Jangan politik baper dong he he he. Soalnya proses koalisi partai tentu menjadi syarat wajib presidential threshold 20 persen kursi DPR RI untuk dapat mengusung dan mendaftarkan paslon di Pilpres 2024. PDIP bisa sendirian mengusung paslon, sedangkan partai lainnya mesti berkoalisi," ujar Viva.
Dia menduga kelompok yang khawatir dengan sikap Jokowi itu juga berkaitan dengan hasil survei tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah yang tinggi akan berpengaruh terhadap elektoral kelompok itu. Viva menyindir kelompok antitesa Jokowi yang mengkhawatirkan sikap Jokowi.
"Jangan-jangan ada rasa kekhawatiran dari "kelompok antitesa presiden" dengan hasil survei tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah yang masih tinggi, 74,5 persen (Populi Centre) akan berpengaruh secara elektoral akibat Jokowi effect. Sehingga membuat opini character assasination terhadap figur Presiden Jokowi dengan mengatasnamakan demokrasi he he he," katanya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
Simak juga Video: PDIP Tepis Anies soal Penjegalan Usai Jokowi Bilang Cawe-cawe