PDIP Bantah Anies soal Khawatir Penjegalan: Berikan Data, Bukan Asumsi

PDI Perjuangan (PDIP) meminta bacapres NasDem, Anies Baswedan, berbicara dengan data soal kekhawatiran penjegalan yang diungkapkannya saat merespons pernyataan 'cawe-cawe' oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP menganggap basis data ini diperlukan agar kekhawatiran itu tak hanya berupa asumsi.

"Saya sudah berulang kali menjelaskan soal cawe-cawe bahwa yang dimaksud cawe-cawe oleh Bapak Presiden Jokowi adalah menjamin proses pemilu ini terjadi secara demokratis, langsung, jujur, umum, bebas, rahasia," kata Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga usai menjadi narasumber di acara rilis survei Fixpoll, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

"Kalau ada hal-hal lain yang mungkin ditanggap oleh siapapun itu boleh-boleh saja, tapi silahkan nanti diberikan datanya, tidak berupa asumsi," imbuhnya.

Eriko mengaku pihaknya juga mendapat laporan soal asumsi-asumsi dari pernyataan Jokowi itu dari kalangan pakar. Namun dia menekankan perlu ada sumber data kredibel yang melatarbelakanginya.

"Kami pun kemarin berbicara dengan banyak pengamat yang menyampaikan asumsi-asumsi yang ada. Dasar asumsi ini kan tentu harus ada data, harus ada sumbernya, harus ada juga betul-betul memang yang kredibel, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan asumsi ya saya sulit menanggapi, ya monggo-monggo saja. Tapi ada yang dirasa tidak adil, tidak baik, semua ini media, sosial media ini melihat, tidak bisa disembunyikan, itu pasti," kata Eriko.

Dengan demikian, Eriko mendorong pihak yang merasa mendapat perlakuan tidak adil selama perhelatan pemilu ini agar menyampaikan ke instansi yang berkaitan. Dia memastikan kalangan partai politik juga menghendaki pemilu yang terlaksana dengan baik.

"Jadi menurut kami, memberi masukan kepada siapa pun yang merasa tidak diberlakukan adil, ya diberikan data-datanya, disampaikan secara terbuka, disampaikan melalui instansi, institusi yang ada. Jadi tidak berkembang dengan luas," kata Eriko.

"Kami sepakat partai-partai politik ingin melakukan proses demokrasi dengan riang dan gembira, biarlah nanti kita bersaing dengan gagasan, ide. Sekali lagi toh nanti rakyat yang akan memilih. Rakyat yang akan menjadi panglima, yang menentukan siapa calon pemimpin yang akan datang," sambungnya.

Eriko menilai tak ada langkah Jokowi untuk menjegal pihak-pihak tertentu. Dia memaknai cawe-cawe yang disampaikan Jokowi dalam maksud yang positif.

"Lho, kalau dari kami melihat langsung dari Bapak Presiden Jokowi tidak ada penjegalan, itu jelas. Dan dalam kamus Bahasa Indonesia, cawe-cawe itu ikut serta, dan itu melakukan hal yang positif, ada tanggapan yang tidak positif ya monggo saya sampaikan itu, sampaikan dengan data, dengan baik dan benar," ujarnya.

Sebelumnya Anies Baswedan menerima banyak ungkapan kekhawatiran usai Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024.

"Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Anies menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair," ujar Anies.

"Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," imbuhnya.