Beda Suara Parpol-parpol Usai Jokowi Bilang Cawe-cawe Demi Negara

Beda Suara Parpol-parpol Usai Jokowi Bilang Cawe-cawe Demi Negara

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 31 Mei 2023 08:03 WIB
Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: YouTube Setpres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku dirinya akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Sontak, pernyataan Jokowi menimbulkan beragam komentar dari berbagai parpol.

Hal ini disampaikan Jokowi pada saat pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5/2023). Jokowi juga menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa cawe-cawe yang dinyatakan Jokowi bukan maksud mendukung salah satu pihak. Khususnya dukungan terhadap capres tertentu.

ADVERTISEMENT

"Cawe-cawe kan bukan cawe-cawe untuk memberikan dukungan kepada siapa, tapi untuk menciptakan iklim demokrasi berjalan lebih baik dan tidak melanggar peraturan apapun. Nggak, nggak (endorsement), presiden nggak akan meng-endorse," kata Pramono, Selasa (30/5).

Kata Demokrat

Waketum Partai Demokrat Benny K Harman menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kepala negara harus netral. Benny menilai Jokowi tak perlu cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara.

"Loh Presiden (Jokowi) itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral ya, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Benny mengatakan alasan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara tak berdasar. Ia menilai jika itu jadi pertimbangannya, maka intervensi serupa bisa dilakukan oleh kepala dari lembaga negara yang lain.

"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu?" tutur Benny.

"Oleh sebab itu kami tetap punya pandangan Presiden (Jokowi) itu harus netral. Boleh lah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai tapi dia tidak boleh menggunakan aparatus negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dia maksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu," sambungnya.

Simak Video 'Istana Jelaskan Maksud Jokowi Cawe-cawe: Bukan Pengaruhi Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

Kata PPP

Waketum PPP Arsul Sani mengartikan cawe-cawe yang dimaksud Jokowi ialah memastikan pemilu berjalan sesuai waktunya dan meminimalisir keterbelahan.

"Kalau saya memahami yang disampaikan Pak Jokowi itu dalam konteks memastikan bahwa pemilu itu akan berlangsung on schedule on time dan kemudian juga terminimalisir keterbelahannya. Namun memang istilah cawe-cawe itu kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu," kata Arsul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Arsul mengatakan luasnya tafsiran soal cawe-cawe Jokowi tak harus dilarang. Namun, dia meminta agar semua pihak jangan terlalu berlebihan memaknai cawe-cawe Jokowi.

"Ya itu di negara demokrasi kan kalau ada tafsir begitu kan juga bukan sesuatu yang harus dilarang, tetapi hemat saya kita itu kan juga jangan terlalu khawatir terlalu lebay karena bagaimana pun kita itu negara hukum," ungkap Arsul.

Kata Gerindra

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengaku sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal cawe-cawe untuk bangsa dan negara. Habiburokhman menilai Jokowi ingin pemimpin terbaik untuk bangsa ke depan.

"Saya memang berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat tepat, sangat benar. Jangan dianggap salah," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

"Karena sebagai warga punya kepentingan Indonesia ke depan. Beliau ingin capaiannya selama 10 tahun terus berlanjut," sambung Habiburokhman.

Menurut anggota Komisi III DPR RI ini Presiden memiliki hak politik untuk menyampaikan aspirasi. Selama tak melanggar aturan pemilu, tutur Habiburokhman, hal tersebut sah dilakukan.

"Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi. Tapi harus disampaikan tidak melanggar aturan atau ketentuan, misalnya akan ada aturan kampanye, aturan keberpihakan, dan sebagainya," jelas Habiburokhman.

Kata PDIP

Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengatakan cawe-cawe Jokowi tak akan mengintervensi hasil Pemilu 2024.

"Dari diksi dulu, ini (pandangan) bukan dari PDIP ya, ini dari subjektif saya. Cawe-cawe ini bahasa kosakata diksi Jawa, diksi Jawa Tengah. Kalau orang Jawa Tengah, tahu cawe-cawe itu artinya adalah akan ikut campur ikut, mewarnai," kata Bambang Pacul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5).

Pacul mengatakan cawe-cawe Jokowi akan sesuai dengan keadaban dan kesantunan yang ada. Pacul memaknai pernyataan Jokowi sebagai kode yang baik.

"Tetapi cawe-cawe yang berlebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat. Maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dengan keadaban yang ada, kesantunan yang ada, kepatutan yang ada," tutur Pacul.

"Itu adalah kode yang bagus bagi yang lain, Bapak Presiden (menyatakan) terbuka bahwa dia akan ikut campur nanti," sambungnya.

(azh/lir)



Hide Ads